JAKARTA, Infonawacita.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut serta mendukung program hilirisasi yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah dengan bentuk dukungan konkret. Menurut Presiden, hilirisasi merupakan kunci agar Indonesia bisa melompat menjadi negara maju. “Tadi sudah disampaikan oleh Ketua OJK mengenai hilirisasi agar diberikan dukungan. Saya minta betul-betul yang konkret
JAKARTA, Infonawacita.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (6/2/2023). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi antara lain meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengawasan berbagai produk jasa keuangan agar masyarakat makin terlindungi. “Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan,
Mengakhiri rangkaian kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Bali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Sentra Tenun Jembrana, Kabupaten Jembrana, pada Kamis (2/2/2023). Dalam kunjungan tersebut, Presiden dan Ibu Iriana tampak berkeliling sambil menyapa dan memberikan bantuan sosial kepada para pedagang. Dalam keterangannya usai peninjauan, Kepala Negara memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah
BULELENG, Infonawacita.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Danu Kerthi yang terletak di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada Kamis (2/2/2023). Dalam sambutannya, Kepala Negara menyebut bahwa bendungan tersebut telah dibangun sejak tahun 2018 dan menelan anggaran sebesar Rp820 miliar. “Anggaran yang dikeluarkan untuk membangun bendungan ini adalah sebesar Rp820 miliar, uangnya banyak sekali. Dan
JAKARTA, Infonawacita.com – Pemerintah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). Untuk itu, Presiden Joko Widodo mendorong agar penetapan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera dipercepat. “Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan