Wiranto: Hakim Konstitusi Harus Melalui Seleksi Terbuka

Menkopolhukam, Wiranto.

INFONAWACITA.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai terjadi kesalahan dalam seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga kembali terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, kasus yang menimpa Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, merupakan kasus kedua setelah sebelumnya Akil Mochtar terjaring OTT KPK 2013 lalu. “Saya rasa kalau sekarang kebobolan, sesuatu yang berulang, artinya kita kebobolan. Tentu ada yang salah kan dalam seleksi,” kata Wiranto di Istana Bogor, Selasa (31/1). (baca: Jokowi Kecewa Penegak Hukum Terkena OTT )

Patrialis Akbar diangkat menjadi Hakim MK berdasarkan usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Pengangkatan mantan Politisi Partai Amanah Nasional (PAN) ini, beberapa saat setelah Ketua MK Akil Mochtar tertangkap KPK.

Menurut Wiranto, kasus yang menimpa Patrialis Akbar menunjukkan ada kesalahan dalam proses seleksi hakim konstitusi. “Sebab seleksi itu kan menentukan yang terbaik, tatkala hasil seleksi ternyata menghasil bukan yang terbaik, berarti ada yang salah dalam seleksi,” kata Wiranto.

Terkait kasus ini, kata Wiranto, pemerintah akan mengevaluasi kembali sistem seleksi hakim konstitusi usulan pemerintah. “Kita mencoba untuk mengevaluasi kembali sistem seleksinya, jangan-jangan sistem seleksi yang salah. Dan kalau salah kenapa tidak diperbaiki? Ke depannya jangan begitu lagi,” kata Wiranto. (baca: Seskab: Rekrutmen Hakim MK akan Diperketat )

Rencananya, kata Wiranto, untuk seleksi hakim konstitusi selanjutnya akan dilaksanakan secara terbuka. Bahkan, kata Wiranto, Presiden Joko Widodo mendukung pemilihan hakim konstitusi usulan pemerintah dengan sistem terbuka.

“Harus terbuka dong, itu kan satu lembaga yang keputusannya final, mengikat. Sembilan orang hakim, berarti itu kan sesuatu yang sangat urgent, sangat vital dalam kehidupan hukum nasional. Jadi figur-figur yang terpilih itu harus dikenal masyarakat, siapa, latar belakangnya bagaimana, tidak langsung muncul begitu saja,” kata Wiranto.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hakim MK Patrialis Akbar ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di sebuah pusat perbelanjaan di Mall Grand Indonesia, Rabu (25/1) lalu. (baca: Hakim MK Terjaring OTT, Pimpinan KPK Imbau Penegak Hukum Tidak Korupsi )

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Patrialis Akbar (PAK) diduga menerima suap dari Direktur PT Impexindo Pratama dan PT Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman (BHR) dan Sekretaris BHR, Ng Fenny melalui Kamaludin (KN) orang kepercayaan Patrialis.

Patrialis diduga telah menerima uang sebesar US$ 20 ribu dan Sin$ 200 ribu dari Basuki terkait uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk memperlancar bisnis impor daging perusahaannya. (AK/ANT)