Wahid Foundation: Kelompok Intoleransi Jadikan Jawa Barat Wilayah Paling Intoleran

INFONAWACITA.COM – Data The Wahid Foundation menunjukkan Jawa Barat sebagai wilayah dengan kasus pelanggaran kemerdekaan beragama dan berkeyakinan (KBB) tertinggi di tahun 2016. Setidaknya tercatat sebanyak 28 kasus pelanggaran KBB terjadi di Jawa Barat.

Salah satu faktornya ialah berkembangnya pemahaman keagamaan yang intoleran dan radikal seiring menjamurnya kelompok-kelompok baru pascareformasi.

Hal ini dijelaskan perwakilan The Wahid Foundation Djafar Nur Alamsyah dalam diskusi yang diselenggarakan Fahmina Institute di Hotel Bentani, Sabtu (30/12/2017).

Seperti dikutip dari Radarcirebon.com pada Minggu (31/12/2017) untuk Jawa Barat sendiri, Djafar menjelaskan, jika wilayah III Cirebon dan Kuningan menjadi yang tertinggi indeks intoleransinya di wilayah Jawa Barat. Setidaknya masing-masing terjadi satu pelanggaran toleransi di kedua wilayah tersebut.

Menurut Djafar banyak faktor dari tingginya angka pelanggaran KBB di Jawa Barat. Faktor itu di antaranya demografi yang populasi dan kepadatan penduduknya paling padat. “Jumlah penduduk muslim sekitar 42 juta orang. Populasi muslim terbesar di Indonesia berdasarkan sensus BPS 2010,” kata Djafar.

Selain itu berkembangnya pemahaman keagamaan yang intoleran dan radikal seiring menjamurnya kelompok-kelompok baru pascareformasi juga disinyalir menjadi salah satu penyebab tingginya aksi intoleransi di Jawa Barat.

Pembiaran Pemerintah Daerah

Faktor politik dan tata kelola pemerintah dan lemahnya penegakan hukum dan kapasitas aparat pemerintah serta politisasi isu agama juga memperkuat indeks intoleransi di wilayah tersebut.

“Kasus Ahmadiyah Kuningan dan kegiatan Syiah di Kota Bogor,” paling menonjol.

Faktor penting lainnya terkait pelanggaran KBB yakni adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang diskriminatif. Seperti kebijakan diskriminatif terhadap JAI, Syiah, komunitas agama/keyakinan lokal (Sunda Wiwitan), pendirian rumah ibadah.

“Kemudian lahirnya perda bernuansa satu agama juga menjadi faktor tingginya pelanggaran intoleransi di Jawa Barat dan wilayah III Cirebon, khususnya,” kata Djafar.

Meski demikian menurut Djafar, mayoritas masyarakat Indonesia masih memilih Pancasila sebagai ideologi kebangsaan.

“Hanya 2,5 persen yang berkehendak syariat Islam dan 1,5 persen menghendaki sistem lain yang non syariat islam,” tutup Djafar dalam paparannya. (*/DS/yi)