Vonis KPU RI: Tujuh Partai Politik Tak Lolos, Ini Daftarnya

Kedua dari Kiri, Ketua KPU RI, Arief Budiman saat di kantor KPU RI, Jakarta. (Foto: kompas.com/Moh Nadlir).

INFONAWACITA.COM – Tujuh partai politik dijatuhi vonis Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Mereka tak lolos penelitian administrasi Pemilu 2019. Sementara dua partai politik lainnya dinyatakan lolos penelitian administrasi. Mereka lanjut ke tahap berikutnya yaitu verifikasi faktual.

Kesembilan partai politik tersebut sebelumnya diberikan kesempatan mengikuti tahap penelitian administrasi. Sebagaimana rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, walaupun berkas pendaftarannya dinyatakan tidak lengkap oleh KPU RI.

“Hari ini kami ambil kesimpulan. Dua partai politik dinyatakan dapat mengikuti verifikasi faktual. Tujuh partai politik dinyatakan tidak dapat mengikuti verifikasi faktual,” ujar Ketua KPU RI Arief Budiman di kantor KPU RI, seperti dikutip dari kompas.com pada Senin (25/12).

Daftar Partai Yang Tidak Lolos dan Lolos

Dua partai politik yang lolos ke tahap verifikasi faktual adalah Partai Bulan Bintang (PBB). Serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pimpinan AM Hendropriyono.

Dua partai politik tersebut dipastikan menyusul 12 partai politik lainnya. Mereka adalah yang sebelumnya telah dinyatakan masuk tahapan proses verifikasi faktual.

Partai-partai itu adalah Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hanura, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara itu, tujuh partai politik yang dinyatakan gagal lolos ke tahap verifikasi faktual adalah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI). Lalu Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Bhinneka, Parsindo, Partai Republik, Partai Idaman, dan Partai Rakyat.

Partai-partai itu tak lolos karena dokumen persyaratan yang diajukan ke KPU RI tak lengkap. Partai-partai tersebut juga tak memenuhi syarat minimal kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten dan kota.

Meski demikian, ketujuh partai politik tersebut masih punya kesempatan untuk mengajukan gugatan atau sengketa Pemilu ke Bawaslu RI.