UU Terorisme Segera Berlaku?

Pelajar membentangkan spanduk tolak radikalisme dan terorisme saat Deklarasi dan Komitmen Bersama Menolak Radikalisme dan Terorisme, di Semarang, Jateng, Selasa (26/7). Deklarasi diikuti ratusan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, pelajar, mahasiswa, TNI, dan Polri. (Foto: Antara/R Rekotomo/kye/16).

INFONAWACITA.COM – Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Anti Terorisme dari Komisi I DPR RI, Mayjen (Purn) Supiadin Saputra mengatakan, hingga saat ini keputusan soal UUD Anti-Terorisme yang baru belum disahkan karena masih menunggu masa sidang berikutnya.

“Seharusnya sudah. Awal bulan Desember 2017 lalu sudah ada keputusan soal UU Anti Terorisme ini. Tapi karena ada kendala, jadi nanti masih menunggu masa sidang berikutnya,” kata Supiadin seperti dikutip dari Antara pada Minggu (07/01).

Hal ini disampaikannya usai menghadiri diskusi Publik soal Peranan Masyarakat NTT Dalam Mencegah Terorisme. Diskusi itu dihadiri juga oleh Ketua MUI NTT, Abduk Kadir Makarim. Serta Ketua GMIT NTT, Merry Kolimon juga pengamat politik dari Universitas Muhammadyah Kupang.

Mantan Pangdam IX/Udayana ini kembali mengatakan bahwa sidang lanjutan kemungkinan akan digelar pada Februari mendatang. Alasannya, masa reses dari setiap anggota DPR sampai dengan 15 Februari.

“Sebab ini kan sambil menunggu juga kehadiran fraksi-fraksi untuk membahas soal UU Anti Terorisme tersebut,” tuturnya.

Pembahasan Hanya Tinggal Beberapa Pasal

Menurut dia, hanya tinggal beberapa pasal saja yang akan dibahas dalam rapat yang akan digelar pada Februari mendatang.

“Tinggal beberapa pasal saja. Kita berharap secepatnya pasal-pasal ini disetujui. Sehingga tidak perlu berlama-lama lagi,” tuturnya.

Menurut dia, keputusan untuk mengesahkan RUU Anti Terorisme itu sudah mendapatkan banyak persetujuan dari sejumlah pihak. Baik dari Mahasiswa, LSM serta sejumlah pihak.

Iapun menyebutkan, diterapkan UU tersebut karena selama ini UU yang lama yakni UU nomor 15 tahun 2003 itu hanya bersifat penindakan saja. Tak ada ruang pencegahan bagi munculnya terorisme di Indonesia.

“Akibat UU yang lama itu, aparat tidak dapat berbuat apa-apa selama ini. Jadi kelihatannya pas ada bom baru bertindak. Sedangkan saat lagi berlatih dihutan-hutan, tidak bisa ditindak karena UU-nya tidak mengarah ke situ,” tambahnya.

Pengawasan Media Sosial

Salah satu isi UU tersebut adalah juag mengawasi media sosial. Kemudian juga soal santunan kepada korban bom. Semuanya itu diatur dalam UU yang saat ini masih dibahas.

Lebih lanjut politisi Fraksi Nasdem ini juga menambahkan, sejak Bom Bali I 2002 hingga kini, sudah 421 kali bom mengancam Indonesia. Dan ini semua, menurutnya, karena tidak kuatnya UU yang lama.