Tito Karnavian: Proses Hukum Mengacu Pada Fakta Hukum, Bukan Intervensi Politik

INFONAWACITA.COM – Kepala Polri Jend Pol Tito Karnavian menegaskan proses hukum dugaan tindak pidana perencanaan makar tidak akan terpengaruh dengan rencana sejumlah anggota DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Menurut Tito, proses penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan pemufakatan makar yang menjerat sejumlah tokoh dan aktivis sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Kalau itu kami kembali ke fakta hukum. Kalau fakta hukumnya kuat pasti akan kami ajukan, itu namanya proses hukum. Kalau fakta hukumnya tidak kuat kami akan hentikan, itu saja prinsipnya,” kata Tito di Silang Monas, Jakarta, Sabtu (14/1) kemarin.

Tito menegaskan penyidikan kasus dugaan perencanaan makar tidak terkait dengan isu politik ataupun karena intervensi pihak tertentu. “Jadi intervensi tidak boleh, hukum itu tidak boleh diintervensi. Hukum itu harus melihat fakta hukumnya. Prinsipnya itu,” kata Tito.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Wenny Warouw mengusulkan pembentukan pansus perkara makar. Menurut Wenny, dalam kasus dugaan makar ini penuh dengan kejanggalan.

Terkait usulan ini, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengaku akan mempertimbangkan dan akan mengusulkan dalam rapat pimpinan. Munculnya usulan ini setelah salah seorang tersangka kasus dugaan makar, Rachmawati Soekarnoputri bertandang ke DPR RI mencari dukungan dalam kasusnya.

Proses Pelimpahan ke Kejaksaan

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan pihaknya secara bertahap akan melimpahkan berkas perkara tersangka kasus dugaan makar ke Kejaksaan.

“Untuk kasus dugaan makar, satu berkas perkara dengan tersangka Sri Bintang Pamungkas sudah dilimpahkan tahap pertama ke Kejaksaan,” kata Rikwanto.

Dalam rangkaian kasus itu, Rikwanto juga mengaku sudah melimpahkan dua perkara ujaran kebencian dengan tersangka Zamran dan Rizal ke Kejaksaan. “Kemudian dua orang untuk kasus UU ITE juga sudah dilimpahkan ke Kejaksaan,” kata Rikwanto. (GR/AK)