Tidak Tepati Janji, Elemen Buruh Bakal Tarik Dukungan dari Anies-Sandi

Kelompok buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa, 31 Oktober 2017. (foto: KOMPAS.com/JESSI CARINA)

INFONAWACITA.COM – Elemen buruh berencana akan menarik dukungan dari kepemimpinan  Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Penarikan dukungan ini lantaran mereka kecewa karena Anies-Sandi dianggap tidak memenuhi janji politik dengan menetapkan Upah Minimum Regional (UMP) menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Hal ini diungkapkan Ketua Departemen Infokom dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S Cahyono. Kahar menilai Anies tidak ada bedanya dengan gubernur sebelumnya karena  masih mengacu pada PP No 78.

“Kami buruh kecewa. Anies-Sandi sama lah dengan Ahok yang kami kritik dengan upah murah itu, enggak jauh beda karena keduanya menetapkan upah dengan PP 78,” ujar Kahar seperti dikutip dari Kompas.com pada Kamis (2/11).

Dari 10 poin kontrak politik dengan buruh yang diteken Anies, salah satu poin yang disepakati ialah tidak menggunakan PP 78 untuk dijadikan dasar penetapan UMP DKI Jakarta. Serikat buruh meminta agar UMP DKI ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penghitungan UMP menurut UU 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika berdasarkan rumus tersebut, kata dia, UMP layak di DKI Jakarta sebesar Rp 3,9 juta.

Mereka pun menyatakan akan menarik dukungan dari kepemimpinan Anies-Sandi.

“Elemen buruh yang mendukung (penetapan UMP) Rp3,9 juta kan elemen yang mendukung Anies-Sandi memenangkan pemilihan kemarin. Kami sudah mempertimbangkan untuk mencabut dukungan,” ujar Kahar.

Bukan hanya itu, kata Kahar, buruh juga akan melakukan perlawanan secara hukum atas penetapan UMP DKI Jakarta. Sejumlah serikat buruh pernah menggugat Pergub Nomor 227 Tahun 2016 tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2017 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

“PTUN mengabulkan sebagian gugatan buruh, yang mengatakan penetapan UMP tidak didasarkan pada KHL itu cacat hukum. Justru sekarang diulang yang sama, kami akan melakukan aksi besar-besaran dan upaya hukum,” ujar Kahar.

Jauh dari tuntutan buruh

Pemerintah DKI Jakarta memang memilih menetapkan UMP sesuai dengan PP No 78 Tahun 2015. Berarti untuk tahun 2018 buruh akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 3.648.035. Hal ini jauh dari tuntutan buruh yang menginginkan upah sebesar Rp3,9 juta.

Padahal sebelumnya buruh optimistis jika Anies-Sandi akan mengabulkan permintaan upah yang ditetapkan oleh buruh.

Seperti dikutip dari Kumparan.com pada Selasa (31/10) Koordinator Koalisi Buruh Jakarta Tarmidzi mengungkapkan, pihaknya optimistis Pemprov DKI Jakarta akan merealisasikan tuntutan buruh. Pasalnya menurut Tarmidzi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah memiliki kontrak politik dengan para buruh.

“Insyaallah jam 1 Bung Sandi akan memberikan orasinya terkait masalah penetapan dari hari ini. Aksi kita bukan salah satu, tapi 11 federasi yang tergabung, yang awalnya ada kontrak politik dengan beliau,” ungkap Tarmidzi saat menggelar aksi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (31/10). (*/DS/yi)