Terpidana Korupsi Bandara Sultan Hasanuddin Kembalikan 1,3 Miliar Kerugian Negara

Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. (foto: marketeers.com)

INFONAWACITA.COM– Terpidana kasus pembebasan lahan bandara Sultan Hasanuddin, Sitti Rabiah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.1,3 miliar ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros. Selain mengembalikan kerugia negara, terpidana juga membayar denda Rp200 juta.

Dalam rilis yang diterima Infonawacita.com pada Rabu (26/7) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Maros, Eko Suwaeni menjelaskan jika uang tersebut dikembalikan terpidana pada Rabu (26/7) melalui kerabatnya dan disaksikan oleh pihak jaksa serta BRI.

“Yang bersangkutan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1,3 miliar, sekaligus memebayar dendanya sebesar Rp200 juta,”jelasnya.

Eko menambahkan, terpidana secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan turut serta melakukan perbuatan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara.

“Sitti Rabiah dijerat dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP, ” ungkapnya.

Atas kasus korupsi tersebut Sitti Rabiah sendiri divonis 7 tahun 3 bulan penjara serta membayar denda subsider enam bulan kurungan. “Kasusnya sudah inkrah saat sidang 15 juni 2017 lalu, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar,” tutupnya.

Terkait lokasi tahanan terpidana, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Agung Riyadi menuturkan, yang bersangkutan bisa saja meminta ke Kemenkumham untuk pemindahan lokasi tahanan ke Lapas Klas II A Maros. Hal ini kata Eko karena tempat tinggal terpidana tinggal di Kabupaten Maros.

Seperti diketahui, Sitti Rabiah merupakan salah satu pegawai UPTD Kabupaten Maros, dimana penyidik sebelumnya menemukan upaya pencairan dana senilai Rp 1,7 miliar di rekening deposito miliknya.

Kejari Maros yang merupakan bagian dari Kejati Sulselbar memang selain fokus dalam penanganan korupsi juga fokus pada penyelamatan uang negara akibat korupsi. Menurut Kejati Sulselbar Jan S Maringka penyelematan kerugian keuangan negara menjadi skala prioritas dari Kejati Sulselbar.

“Kami memang mengoptimalisasi kinerja dalam bidang penyelamatan kerugian keuangan negara, karena memang itu menjadi skala prioritas dalam penanganan tindak pidana korupsi,” kata Jan dalam rilis yang diterima pada Sabtu (22/7).

Pada semester I Tahun 2017 saja bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulselbar berhasil menyelamatkan uang negara lebih dari Rp 53 miliar.