JAKARTA, Infonawacita.com – Deputi BAPPILU Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) Kamhar Lakumani mengungkit sikap elite PDIP yang menangis saat menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Politikus PDIP Adian Napitupulu bereaksi. Adian menjabarkan datanya seputar kenaikan harga BBM di era SBY dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adian menyebut kenaikan harga BBM era SBY lebih besar daripada era Jokowi.
“Di era SBY, total kenaikan harga BBM (Premium) Rp 4.690. Sementara di era Jokowi total kenaikan BBM jenis Premium atau Pertalite Rp 3.500. Jadi SBY menaikkan BBM lebih mahal Rp 1.190 dari Jokowi,” ungkap Napitupulu kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).
Napitupulu pun memaparkan data harga BBM dan upah minimum suatu daerah saat SBY menjabat dan Jokowi menjabat. Anggota Komisi VII DPR RI itu menjadikan Jakarta sebagai contohnya.
“Di era SBY upah minimum (contoh DKI) Rp 2.200.000 utk tahun 2013. Dengan BBM harga 6.500 per liter maka upah satu bulan hanya dapat 338 liter perbulan. Di era Jokowi hari ini BBM Rp 10.000 tapi upah minimum Rp 4.641.000 perbulan,” papar Napitupulu.
“Dengan demikian maka di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM. Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter,” jelasnya.
Lanjutkannya, mengungkit soal Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang ada di era kepemimpinan SBY. Adian menyebut Petral sebagai ‘mafia’.
“Di era SBY masih ada “mafia” terorganisir dan masif yaitu Petral yang embrionya sudah ada sejak awal orde Baru yaitu tahun 1969 dan beroperasi mulai 1971. Di era Jokowi Petral di bubarkan tahun 2015 hanya 6 bulan setelah Jokowi dilantik,” kata Napitupulu.
