Syafii Maarif: Masyarakat Tak Boleh Tiarap Melihat Fenomena Menjijikkan Ini

INFONAWACITA.COM – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mendorong peran Komisi Yudisial (KY) diperkuat menyusul tertangkapnya Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ahmad Syafii Maarif atau yang akrab disapa Buya Syafii, sebagai lembaga pengawas perilaku hakim, KY harus berani menegur perilaku hakim yang menyimpang. “KY sebagai lembaga pengawas perilaku hakim harus berani membunyikan ‘peluit’ keras untuk menegur dan mengancam oknum hakim yang tidak tahu diri,” kata Buya Syafii di Yogyakarta, Minggu (29/1).

Buya Syafii mengaku prihatin mendengar kabar tertangkapnya Hakim MK Patrialis Akbar dalam OTT KPK. Seorang penegak hukum, kata Buya Syafii, harus betul-betul bersih dari unsur korupsi. “Jika ini benar maka sangat memprihatinkan. Apalagi yang mau dicari oleh hakim ini?” kata pendiri Maarif Institute ini. (baca: Hakim MK Terjaring OTT, Pimpinan KPK Imbau Penegak Hukum Tidak Korupsi )

Menurut Buya Syafii, tertangkapnya Patrialis dalam kasus korupsi dikhawatirkan memperburuk citra penegak hukum yang sedang berusaha mengembalikan kepercayaan publik. “Wibawa penegak hukum akan semakin sulit dipulihkan,” kata Buya Syafii.

Selain KY dan KPK, Buya Syafii mengimbau masyarakat juga berperan aktif mengawasi dan mengawal pemberantasan praktik mafia peradilan di Indonesia. “Masyarakat luas jangan tiarap melihat fenomena yg menjijikkan ini, tapi juga berperan mengawasi dan mengawal pemberantasan praktik mafia peradilan,” kata Buya Syafii.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hakim MK Patrialis Akbar ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di sebuah pusat perbelanjaan di Mall Grand Indonesia, Rabu (25/1) lalu. (baca: Jokowi Kecewa Penegak Hukum Terkena OTT )

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Patrialis Akbar (PAK) diduga menerima suap dari Direktur PT Impexindo Pratama Basuki Hariman (BHR) melalui Kamaludin (KN) orang kepercayaan Patrialis.

Menurut Febri, Patrialis diduga telah menerima uang sebesar US$ 20 ribu dan Sin$ 200 ribu dari Basuki terkait uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk memperlancar bisnis impor daging perusahaannya.

Tertangkapnya Hakim Konstitusi bukan pertama kalinya terjadi, sebelumnya Akil Mochtar juga ditangkap dalam OTT KPK di kediamannya pada 2013 lalu. (AK/ANT)