Supaya Tak Gagal Paham, Begini tentang Hoa Divestasi 51% Saham Freepor Indonesia

Lokasi tambang PT Freeport-McMoran di operasi tambang Grassberg, Papua. (foto: VOA Indonesia)
Lokasi tambang PT Freeport-McMoran di operasi tambang Grassberg, Papua. (foto: VOA Indonesia)

INFONAWACITA.COM – Head of Agreement (HoA) Divestasi 51% Saham PT Freeport Indonesia merupakan bentuk transparansi pengambilalihan saham milik bangsa Indonesia. Proses ini dinilai lebih menguntungkan bagi kepentingan negara daripada diambil secara paksa pada akhir masa Kontrak Karya tahun 2021.

“Jangan kita terjebak kontroversi (HoA) mengikat atau tidak mengikat. Kita dalam perjalanan terowongan yang gelap yang selama ini tidak tahu ujungnya di mana. HoA ini secercah cahaya yang muncul sebagai jalan keluarnya,” ujar Rendi Ahmad Witular, Head of Corporate Communication and Government Relation PT Inalum.

Rendi Witular berbicara dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Divestasi Freeport: Kedaulatan Tambang Indonesia”. Diskusi dilaksanakan di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (23/07/2018).

Pemerintah mengakui proses menuju divestasi saham 51% ini berdasarkan negosiasi alot selama hampir 4 tahun. Negosiasi dilakukan antara para pihak baik pemerintah RI, PT Freeport McMoran, dan Rio Tinto.

Head of Agreement (HoA)
Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson saat memberikan keterangan pers di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, 28 Agustus 2017. (foto: Kementerian ESDM)

Rendi juga memaparkan, sesuai dengan HoA 12 Juli 2018 lalu berisikan pencapaian dua hal yakni struktur transaksi dan harga divestasi saham. Terkait mekanisme struktur transaksi adalah bagaimana menyelesaikan menuntaskan 40% Participating Interest (PI) PT Rio Tinto. Setelah HoA ini, PT Inalum sebagai BUMN tambang yang ditunjuk pemerintah mengelola Freeport, akan dilanjutkan tiga kesepakatan berikutnya.

Meski belum menjadi perjanjian mengikat (legally binding) dengan adanya perjanjian HoA dapat memperjelas kepastian transaksi pembelian saham seperti waktu membayar, cara membayar, tenggang waktu pembayaran.

Ada tiga kesepakatan dari HoA tersebut, pertama adalah perjanjian pengikatan jual beli atau sales and purchase agreement (SPA). Kedua, shareholders agreement atau seperti perjanjian kesepakatan antara pemegang saham dengan pemegang saham baru.

Lalu yang ketiga, exchange agreement atau pertukaran informasi antara pemegang saham baru dan pemegang saham lama. Salah satu isi kesepakatan adalah Inalum akan membeli saham Freeport senilai US$3,85 miliar dengan pembagian US$3,5 miliar untuk membeli saham Rio Tinto di Freeport, kemudian sisanya US$350 juta untuk membeli saham Indocooper Investasi di Freeport Indonesia.

“HoA itu sebenarnya bentuk tansparansi dari Inalum, Pemerintah, untuk mengkomunikasikan ini (divestasi) semua. Bisa dibayangkan kalau diam-diam deal tanpa ada penjelasan semuanya, nanti pada kaget. Ini bentuk dari good governance,” ujarnya.

Hal tersebut ia sampaikan menanggapi pendapat yang mengatakan bahwa seharusnya Pemerintah mengumumkan divestasi saham Freeport ini ketika sudah selesai, bukannya saat masih tahap HoA yang dianggap masih setengah jalan.

Rio Tinto
Para pembicara dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertema “Divestasi Freeport: Kedaulatan Tambang Indonesia” di Jakarta, Senin (23/07/2018). (foto: JPP)

Rendi kembali menguraikan, persoalan PI Rio Tinto memang harus dituntaskan. Sebab, begitu kontrak perpanjangan berlaku tahun 2022 dan posisi tidak diambil Inalum maka 40% dari hasil produksi Freeport akan menjadi milik mereka.

“Katakanlah tambang Grasberg memproduksi 100 juta ton dan 40 juta ton itu diambil oleh mereka. Sebanyak 60 juta ton itu untuk Indonesia dan FCX (Freeport McMoran). Kalau tidak mengatasi masalah PI Rio Tinto pendapatan negara akan sangat jauh berkurang,” jelasnya.

Sebelum 2022, Rio Tinto tetap mendapatkan 40% dari produksi namun jika produksi Freeport mencapai level tertentu. Misalnya target 100 juta ton harus dicapai, namun kalau tidak tercapai Rio Tinto tidak mendapatkan apa apa. Bahkan, jika mengambil alih semua saham Freeport McMoran setelah tahun 2021 maka pihak Indonesia harus membayar seluruh aset (termasuk pembangkit listrik) dan SDM senilai US$6 miliar.

Bagaimana jika Rio Tinto tidak dikonversi menjadi saham PTFI?  Berdasarkan dari komposisi pendapatan yang selama ini diketahui oleh publik, PTFI menguasai 54,3%, Indonesia (pemerintah dan PT Indocopper Investama) 9,6% dan PI Rio Tinto 40%. Sementara ketika pola pembelian saham langsung  Freeport McMoran (FXC) tanpa mengakuisi Rio Tinto maka, kepemilikan saham Indonesia hanya bertambah menjadi 31% tapi Rio Tinto tetap mendapatkan 40% pendapatan dari pendapatan produksi.

Seberapa besar kemampuan finansial Inalum?

Mengacu pada laporan keuangan PT Inalum per 31 Desember 2017, BUMN Holding tambang tersebut memiliki kas tunai sekira Rp16 triliun. Bahkan pada kuartal pertama tahun 2018 diperkirakan pendapatan perseroan naik menjadi Rp20 triliun.

Rendi menerangkan, dari kekuatan finansial Inalum jelas mampu melunasi utang untuk membeli saham 51% Freeport ini. Potensi bisnis tambang Grasberg amat besar. Menurut ahli tambang potensi emasnya diprediksi sampai tahun 2100 tidak akan habis.

Satu hal yang perlu ditekankan apakah cadangan mineral Freeport turut dihitung dalam divestasi ini? Pihak Inalum tidak menghitung cadangan tersebut, sebab dengan nilai cadangan US$150 miliar, maka Inalum cukup hanya membayar saham 51% senilai US$3,8 miliar.

“Mengapa potensi cadangan tidak dimasukkan karena kalkulasi kita berdasarkan potensi bisnis ke depan (cashflow yang nanti kita dapat dari operasional PTFI ke depan),” jelas Rendi.

Turut hadir pula dalam FMB 9 kali ini Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, dan pengamat ekonomi UGM Fahmy Radhi.