Sudah Dibatalkan MA, Sepeda Motor Masih Belum Boleh Lewat MH Thamrin

INFONAWACITA.COM – Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan jika sepeda motor masih belum bisa melintas di Jl. Sudirman dan Jl. MH Thamrin untuk sementara ini.

Karena menurutnya butuh koordinasi dari berbagai pihak untuk bisa menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pencabutan pelarangan sepeda motor di ruas jalan utama Jakarta.

“Jika bicara masalah ketentuan hukum pada saat dia keluar memang sudah berlaku, maka kita lakukan pencopotan, tapi mekanisme pelaksanannya kita tetap harus berkoordinasi dengan Dirlantas dan Dinas Bina Marga,” kata Andri Yansyah di Jakarta pada Rabu (10/1/2018).

Sudah Copot Rambu

Namun Andri Yansyah menyebut jika pihaknya sudah menjalankan putusan MA dimana Dishubtrans sudah melakukan pencopotan rambu pelarangan kendaraan bermotor di beberapa ruas DKI Jakarta seperti di Jl. MH Thamrin dan Jl. Sudirman.

“Rencananya hari ini, siang ini kita akan laksanakan pencopotan rambu di sepanjang jalan tersebut baik yang diberlakukan dan akan diberlakukan,” sebut Andri Yansyah.

Saat ini kata Andri untuk menjalankan putusan tersebut Biro Hukum Dishubtrans sedang melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Dishub dan Bina Marga.

Seperti diketahui Mahkamah Agung (MA) memutuskan membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin menyatakan, aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan putusan ini, maka larangan sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin tidak lagi berlaku.

Majelis hakim menyatakan, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Pergub No 195 Tahun 2014 juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub DKI No 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Pergub DKI No 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 133 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 dan 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Putusan ini dipublikasikan oleh MA pada 8 Januari 2018. (DS/yi)