Staf Khusus Menteri ESDM Jawab Berbagai Tudingan Terkait Divestasi Saham Freeport

Lokasi tambang PT Freeport-McMoran di operasi tambang Grassberg, Papua. (foto: VOA Indonesia)
Lokasi tambang PT Freeport-McMoran di operasi tambang Grassberg, Papua. (foto: VOA Indonesia)

INFONAWACITA.COM – Staf Khusus (Stafsus) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hadi M Djuraid menjawab berbagai tudingan terhadap pemerintahan Jokowi – JK terkait divestasi PT. Freeport Indonesia. Disebutkan oleh kabar yang beredar itu, Indonesia mesti mengeluarkan biaya besar untuk divestasi saham PT. Freeport Indonesia. Kabar itu itu juga mempertanyakan mengapa pemerintahan Jokowi – JK tidak menunggu saja hingga kontrak habis di 2021 nanti sehingga bisa diambil gratis.

“Mengapa pemerintah harus keluar duit gede untuk divestasi saham Freeport Indonesia? Mengapa tidak tunggu sampai kontrak habis tahun 2021 dan tambang Grasberg di Mimika, Papua, bisa diambil GRATIS? Saya coba kultwit untuk menjawabnya,” kata Hadi seperti dikutip dari akun Twitternya pada Minggu (15/7/2018).

Berikut redaksi Infonawacita.com kumpulkan dan bubuhi nomor dari seri twitt penjelasan Stafsus Menteri ESDM tersebut. Tanpa mengurangi esensi hanya perbaikan penulisan:

1. Menunggu sampai kontrak habis tahun 2021 berarti mempertahankan Kontrak Karya (KK) sampai habis masa berlakunya tahun 2021. Semua ketentuan dalam KK harus dipatuhi para pihak yaitu Pemerintah RI dan PT. Freeport Indonesia (PTFI).

2. Merujuk pada KK, maka ketika masa kontrak habis tahun 2021, tambang Grassberg di Mimika tidak kmbali ke pemerintah RI secara gratis. Yang kembali gratis adalah tambangnya. Semntara infrastruktur dan asetnya tidak bisa diambil gratis.

3. Pasal 22 ayat 1 KK: jika prjanjian tidak diperpanjang maka semua kekayaan milik perusahaan yang bergerak atau tidak bergerak yang terdapat di wilayah-wilayah proyek harus ditawarkan untuk dijual kepada pemerintah dengan harga atau nilai pasar TIDAK LEBIH RENDAH DARI NILAI BUKU.

4. Nilai buku PTFI berdasarkan laporan keuangan audited sekitar US$6 miliar, atau sekitar Rp84 triliun dengan nilai tukar dolar Rp14.000. Pemerintah juga harus membeli pembangkit listrik di lokasi yang nilainya sekitar Rp2 triliun.

5. Dengan kata lain, berdasar KK, jika menunggu kontrak berakhir dan tidak diperpanjang tahun 2021, Pemerintah RI harus keluar dana sekurangnya Rp86 triliun.

6. Dengan kata lain, Freeport atau tambang Grasberg TIDAK BISA DIAMBIL GRATIS tahun 2021. Ini soal Kontrak Karya, bukan kontrak rumah atau ngusir maling dari rumah.

7. Selain itu, KK juga memuat pasal yang bisa diinterpretasikan berbeda tentang perpanjangan kontrak, yaitu Pasal 31 ayat 2.

8. PTFI bisa mengintrpretasikan berhak mengajukan perpanjangan 2X10 tahun dan pemerintah tidak akan menahan dan menunda persetujuan perpanjangan secara tidak wajar.

9. Jika pemerintah menafsirkan berbeda dan tidak memperpanjang kontrak, besar kemungkinan perbedaan interpretasi tersebut akan dibawa ke Arbitrase Internasional.

10. Lepas dari soal menang atau kalah, penyelesaian melalui Arbitrase menyebabkan ketidakpastian operasi yang membahayakan kelangsungan tambang, serta ongkos sosial ekonomi yang amat besar.

11. Di bawah rezim KK, menunggu sampai kontrak berakhir tahun 2021 dan tidak memperpanjangnya, selain lebih mahal juga mnempatkan kedua pihak dalam situasi LOSE LOSE SOLUTION, dan memburamkan iklim investasi nasional.

12. Langkah divestasi saham akan mengakhiri rezim KK dan menggantinya dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pemerintah lewat Inalum menguasai mayoritas saham PTFI, PTFI akan membangun Smelter dalam 5 tahun, dan penerimaan pemerintah lebih tinggi.

13. Ongkos yang dikeluarkan untuk divestasi, US$3.85 miliar (sekitar Rp54 triliun) lebih murah dibanding harus mengganti aset dan infrastruktur PTFI sebesar US$6 miliar atau sekitar Rp84 triliun.

14. Bagi PTFI, divestasi akan menjamin kelangsungan usaha sekurangnya 2X10 tahun sejak 2021 dan adanya jaminan kepastian investasi.

15. Inilah jalan alot yang ditempuh Tim Perunding Pemerintah untuk mengimplementasikan arahan Presiden Jokowi, bahwa kedua pihak harus mendapatkan WIN WIN SOLUTION dan iklim investasi nasional tetap kondusif.

16. Sekian seri pertama kultwit seputar divestasi saham PTFI. Isu-isu lain menyusul di seri kultwit berikutnya. Semoga bermanfaat.