Soal Warga Aceh yang Masih Enggan Vaksin, MUI: Saya Tak Bertanggung Jawab Pada Allah

Petugas kesehatan memberikan tanda usai menyuntikan vaksin Measles and Rubella (MR) kepada balita di rumah penitipan anak Al-Amanah, Kelurahan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (23/8). Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melakukan kampanye imunisasi MR untuk anak usia sembilan bulan hingga 15 tahun atas rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/foc/17.
Petugas kesehatan memberikan tanda usai menyuntikan vaksin Measles and Rubella (MR) kepada balita di rumah penitipan anak Al-Amanah, Kelurahan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (23/8). Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melakukan kampanye imunisasi MR untuk anak usia sembilan bulan hingga 15 tahun atas rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/foc/17.

INFONAWACITA.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) seluruh Kab/Kota di Aceh mengimbau masyarakat setempat, untuk mau memvaksin MR anak mereka. MUI menyatakan, tidak bertanggung jawab jika kemudian generasi penerus di Aceh terkena virus Rubella yang kemudian bisa membahayakan keselamatan dan mengancam masa depan.

“Imunisasi memiliki manfaat yang sangat besar dan bisa menyelamatkan jiwa. MUI memiliki kewajiban untuk membantu semua program yang memiliki tujuan mulia, apalagi imunisasi adalah salah satu kunci kesehatan masyarakat. MUI telah mengeluarkan fatwa No.33 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa penggunaan vaksin MR untuk saat ini boleh (mubah),” ujar Pengurus MUI Aceh DR. Abd. Rahman dalam pertemuan koordinasi lintas kementerian, seperti dikutip dari keterangan resmi Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kamis (27/9/2018).

Ia juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Darurat” ada dua kondisi. Pertama darurat saat ini dan darurat yang terjadi di masa yang akan datang berdasarkan prediksi dari para ahli yang kompeten. Misalnya akan memanen musibah besar apabila tindakan tidak dilakukan sekarang.

“Saya melihat langsung Ibu muda yang bayinya terkena cacat empat-empatnya; tuli, buta Karena katarak, jantung bocor, dan otak mengecil, dan saya tidak berani bertanggungjawab di hadapan Allah apabila saya masih mengatakan belum darurat dan tidak melakukan apapun untuk mencegahnya”, tambah DR. Abd. Rahman.

Hadir dalam pertemuan itu dari pihak Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Dr. Slamet Basir, MPH; Kementerian Dalam Negeri, Zamhir Islamie, S.sos, MPA; Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Bimo Wijayanto; DR. Abd. Rahman Dahlan, M.A dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Iwan Setiawan dari PT. Biofarma. Selain MPU, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, dan Dinas Kesehatan dari 23 kab/kota pun turut hadir di sosialisasi tersebut.

Bimo dari Kantor Staf Presiden mengajak semua pihak untuk mendukung upaya ini. Di tingkat nasional surat dukungan juga telah dikeluarkan oleh berbagai kementerian. Bimo menekankan sangat penting menciptakan ketahanan kesehatan, sebagai upaya memastikan generasi bangsa yang sehat, produktif yang beriman dan berilmu yang bermanfaat di 20-30 tahun mendatang.

Pemerintah pusat telah memperpanjang masa layanan program hingga tanggal 31 Oktober. Seyogianya, imunisasi MR tahap kedua di seluruh wilayah diluar pulau Jawa berlangsung dari 1 Agustus hingga 30 September 2018.

Secara nasional, cakupan imunisasi masih jauh dari target 95 persen, yaitu di angka 50.09 persen, atau sekitar 16 juta anak dari target 31.9 juta anak. Untuk Aceh cakupan baru mencapai sekitar 7%. (DS/zh)