Soal Rupiah, Pemerintah Minta Tak Ada Pihak Memancing di Air Keruh

INFONAWACITA.COM – Pemerintah meminta tidak ada pihak yang memancing air keruh di tengah pelemehan rupiah. Pemerintah pastikan Indonesia tidak akan mengalami krisis akibat menguatnya dolar.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden Denni Purbasari pada program talkshow akhir pekan ‘Polemik’ MNC Trijaya FM dengan topik ‘Jurus Jitu Jagain Rupiah’ pada Sabtu (8/9/2018).

“Saya mengajak kepada semua pihak, jangan menggunakan apa yang terjadi pada rupiah sekarang untuk kepentingan kontestasi politik. Indonesia adalah rumah kita bersama. Tidak ada yang diuntungkan kalau rumah kita runtuh,” papar Denni seperti termuat dalam keterangan resmi.

Menurut Denni kondisi penguatan dolar saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kondisi ekonomi 1998. Saat itu kata Denni, kebijakan-kebijakan keuangan yang dimiliki Indonesia saja jauh berbeda.

Apa yang terjadi sekarang tidak sama dengan 1998. Kita menganut kurs mengambang dan depresiasi terjadi secara gradual. Selain itu, saya tegaskan kondisi ekonomi Indonesia tidak sama seperti Turki dan Argentina,” tegas doktor ekonomi lulusan University of Colorado at Boulder ini.

Dipaparkan lebih lanjut, situasi ekonomi di Indonesia, khususnya dalam satu pekan terakhir ini, sebagian besar disebabkan adanya sentimen negatif pelaku pasar terhadap apa yang terjadi pada Argentina dan sebelumnya lagi di Turki.

“Dan bila ditarik dari kurun waktu mulai dari April, tekanan terhadap rupiah sangat dipengaruhi oleh peningkatan suku bunga Fed, kebijakan fiskal AS yang ekspansif, dan perang dagang yang direspon dengan devaluasi Yuan,” urai akademisi UGM ini.

Masalah di Hulu

Denni tak memungkiri bahwa kondisi rupiah ini juga tidak terlepas dari persoalan domestik, yaitu defisit neraca transaksi berjalan. Namun ini persoalan lama, yang berakar dari kurang unggulnya produktivitas negara kita dalam memproduksi barang dan jasa jika dibandingkan dengan negara lain. “Produktivitas yang rendah menyebabkan daya saing kita rendah dan ekspor tidak tumbuh cepat dibandingkan impor,” urainya.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan ini pemerintah pun memiliki beberapa kebijakan, di antaranya dengan menurunkan defisit fiskal, memberlakukan B20, menjadwalkan ulang beberapa proyek infrastruktur yang belum dibangun, serta menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk 1.147 barang konsumsi impor seperti sabun, shampoo, kosmetik, hingga lemari es. Hal ini dilakukan untuk memperlambat pertumbuhan impor barang konsumsi dan mendorong produksi domestik.