Sindir Demokrat, Sekjen PDIP: Partai Kita Tidak Pernah Mengeluh

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang DH (kanan) dan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira (kiri) memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Selasa (21/2). Rakornas yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan dihadiri seluruh jajaran DPD PDI Perjuangan seluruh Indonesia tersebut membahas berbagai hal termasuk pelaksanaan Pilkada serentak 2017 khususnya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan memasuki putaran kedua. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/17.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang DH (kanan) dan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira (kiri) memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Selasa (21/2). Rakornas yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan dihadiri seluruh jajaran DPD PDI Perjuangan seluruh Indonesia tersebut membahas berbagai hal termasuk pelaksanaan Pilkada serentak 2017 khususnya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan memasuki putaran kedua. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/17.

INFONAWACITA.COM – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung soal partai politik yang mengeluh dan menganggap telah diintimidasi oleh kekuatan besar.

Hasto mengungkapkannya saat konferensi pers nama-nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung PDIP di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Hasto bercerita bagaimana PDIP juga pernah sangat terintimidasi ketika rezim Orde Baru namun tidak pernah mengeluh di media massa.

Hasto menceritakan bagaimana kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta dulu pernah diserang oleh rezim otoriter pada tahun 1996. Ketika di Surabaya, lanjut Hasto, tepatnya pada Desember 1993 partainya juga pernah mendapatkan intervensi yang luar biasa dari penguasa saat itu untuk menghambat majunya Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum partai.

“Berbagai intimidasi dipecah belah kita pernah alami. Bahkan kita pernah tidak boleh ikut pemilu tahun 97,” jelas Hasto.

Namun, jelas Hasto dari segala macam pahit dan getirnya yang dialami PDI Perjuangan saat itu, partai tersebut tidak pernah mengeluh di media massa.

“Kita tidak pernah buat puisi hanya untuk dibelaskasihani. Kita tidak pernah buat politik mellow democratic seolah-olah ada intervensi dari kekuasaan,” tegasnya.

Saat itu justru, kata Hasto, yang ditekankan Megawati Soekarnoputri adalah politik keyakinan untuk bersatu padu dengan rakyat melawan semua intimidasi tersebut.

“Jadi berbeda dengan yang di sana yang dikit-dikit mengeluh,” sindir Hasto.

Demokrat Merasa Terintimidasi

Sebelumnya Partai Demokrat membeberkan jika partai tersebut sempat mengalami sejumlah perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang terhadap partai dan kader dalam kaitan persiapan Pilkada. Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, pihaknya mencatat 3 bentuk perlakuan tidak adil yang diduga dilakukan penguasa.

Perlakuan tidak adil tersebut, kata Hinca, seperti saat Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu, Pilkada Papua 2018 dan Pilkada Kalimantan Timur 2018.

Meski demikian Hinca pun meyakini jika Presiden Joko Widodo tidak mengetahui kriminalisasi yang dilakukan aparat penegak hukum.

“Partai Demokrat yakin Presiden Jokowi tidak mengetahui perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan insitusi negara, penegak hukum. Kami yakin tidak mengetahui,” kata Hinca di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (3/1/2018) malam seperti dikutip dari Kompas.com. (DS/yi)