Setara Institute Soroti Kerja dan Kinerja Panglima TNI

Ketua Setara Institute Hendardi dalam diskusi bertajuk “Pergantian Panglima dan Akselerasi Reformasi TNI” pada Kamis (23/11) di Cikini, Jakarta.

INFONAWACITA.COM – Ketua Setara Institute, Hendardi, menyoroti masih banyaknya tugas yang dianggap belum terselesaikan oleh Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. Bukan hanya itu, Hendardi kembali menilai, bahwa selama 2 tahun terakhir Panglima TNI dianggapnya belum melakukan upaya-upaya khusus dan spesifik.

“Setidaknya dalam dua tahun ini TNI nyaris tidak melakukan upaya-upaya khusus dan spesifik dalam mempercepat reformasi TNI,” ungkap Hendardi dalam diskusi bertajuk “Pergantian Panglima dan Akselerasi Reformasi TNI” di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Diantaranya, lanjut Hendardi, yang menjadi sorotan lain baginya ialah masih berjalannya peradilan militer, kesejahteraan prajurit TNI yang tidak meningkat hingga tidak adanya upaya menyelesaikan masalah bisnis militer.

“Karena membiarkan prajurit tidak sejahtera sama saja dengan membiarkan prajurit berbisnis, apapun bentuknya,” lanjut Hendardi.

Tidak tersentuhnya upaya-upaya melakukan reformasi TNI ini tidak lain, tambah Hendardi, karena menurutnya Panglima TNI lebih menikmati menjadi selebriti politik.

“Panglima TNI Gatot Nurmantyo sendiri lebih senang menjadi selebriti politik di panggung politik agama yang telah menguat di Indonesia,” tambah Hendardi.

Selain itu, Hendardi juga menilai jika Panglima TNI Gatot senang membuat kegaduhan dengan melakukan aksi-aksi konfrontasi kepada institusi lain.

“Seperti pada Menteri Pertahanan, dengan Polri mencari musuh-musuh baru dan ini semakin mempertegas bahwa panglima TNI tidak memiliki perhatian khusus pada agenda-agenda reformasi TNI,” nilai Hendardi.

Harus Bisa Laksanakan Reformasi TNI

Maka kedepannya, ia menghimbau jika Presiden Joko Widodo bukan hanya sekedar mencari Panglima TNI yang hanya melanjutkan estafet kepemimpinan. Namun harus memilih Panglima TNI yang dianggap memiliki kapabilitas dalam melaksanakan reformasi TNI dengan baik.

“Bagian ini tentu saja harus menjadi perhatian di DPR RI saat melakukan fit and proper test sehingga bukan hanya basa-basi saja dengan alasan sepakat dengan Presiden Jokowi,” himbau Hendardi. (ODS/zh)