Sering Dapat Difitnah, Presiden Ajak Rakyat Berpolitik dengan Etika

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada silaturahmi KGM X dan PGI, di Hotel Sultan Raja, Manado, Sulut, Minggu (31/3) malam. (Foto: Rahmat/Humas)

INFONAWACITA.COM – Presiden Joko Widodo mengkritik etika politik menjelang Pilpres 2019. Menurutnya, terlalu banyak fitnah dan kebohongan dalam mencapai kemenangan, salah satu korbanya ialah dirinya sendiri.

Hal itu diungkapkannya saat memberi sambutan di Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) X Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Tahun 2019, di Hotel Sultan Raja, Manado, Sulawesi Utara, Minggu (31/3/2019) malam.

“Saya empat setengah tahun yang namanya dihina-hina, yang namanya dijelek-jelekkan, yang namanya difitnah, yang namanya dicela sudah kayak makanan sehari-hari, di medsos (media sosial) maupun di lapangan,” ungkap Presiden seperti dikutip dari Setkab.go.id.

Menurut Presiden, dirinya kadang suka terpancing dan ingin marah. “Tapi selalu saya sampaikan, sabar ya Tuhan, sabar, sabar, sabar,” ucapnya.

Kepala Negara menunjuk contoh di medsos, yang menudingnya dirinya PKI. Tidak jarang fitnah tersebut direspons para politik dengan cara yang berbeda-beda. Kelihatan menuduh, kelihatan mencela. Meski demikian dirinya tetap diam.

Tapi sekarang, lanjut Kepala Negara, dirinya mulai menjawab, dan harus menjawab. “Saya lahir tahun 1961, PKI dibubarkan tahun 1965. Iya kan, baru sadar semua kan? Umur saya masih empat tahun, enggak ada yang namanya PKI balita. Masa masih balita sudah jadi aktivis PKI,” ungkapnya.

Kepala Negara mengaku harus mengingatkan hal itu, karena sembilan juta orang yang disurvei percaya terhadap itu. Karena itu, berbahaya sekali kalau ini diamkan. “Harus saya jawab. Sembilan juta survei kita mengatakan percaya terhadap berita itu,” tegasnya.

Inilah, menurut Kepala Negara, cara-cara berpolitik yang tidak beretika, yang tidak bertata krama. Oleh karenanya hal tersebut harus mulai benahi dan perbaiki.

“Sedih kita kalau melihat cara-cara berpolitik seperti ini. Itu bukan budaya kita, bukan tata krama kita, bukan sopan santun berpolitik kita, bukan etika kita. Tugas kita bersama untuk mengingatkan mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang salah, mana yang betul,” pungkasnya.

Tampak hadir dalam kesempatan itu Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Umum PGI Dr. Henriette Hutabarat Lebang, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.