Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Data

Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia (foto: cdn2.tstatic.net)

Oleh :Yanuar Nugroho*)

Hari ini, tak berlebihan mengatakan bahwa nilai tambah dan dampak dari sebuah organisasi ditentukan oleh kemampuan mengelola data dan informasi. Hal ini berlaku baik di sektor privat maupun publik.

Bayangkan bagaimana saat ini industri keuangan dan perbankan yang didominasi oleh perusahaan besar dan penuh dengan rejim regulasi yang kompleks, diusik oleh sekelompok mahasiswa yang berhasil menyalurkan dana pada masyarakat di lapisan terbawah dengan nilai yang signifikan. Beroperasi sejak tahun 2010, Amartha, sebuah perusahaan peer to peer lending, berhasil menyalurkan pembiayaan pada lebih dari 100.000 pengusaha kecil dan rumah tangga, dengan nilai total Rp 410,5 miliar.

Hal yang mengagumkan dari angka tersebut adalah bagaiman pinjaman disalurkan tanpa harus mengkonversi peminjam menjadi seorang nasabah sebagaimana di bank. Tanpa proses know-your-customer yang lazim diberlakukan di bank-bank konvensional, Amartha berhasil mengelola pinjaman dengan tingkat ketepatan waktu pembayaran mencapai 99,84%. Angka fantastis ini bahkan sulit dicapai oleh bank konvensional yang menerapkan serangkaian proses kompleks untuk menentukan pemberian pinjaman pada kreditur. Apa kuncinya? Data.

Data adalah kunci bagaimana Amartha melakukan due diligence pada calon peminjam. Alih-alih due diligence dilakukan pada identitas kreditur, riwayat pekerjaan dan lain sebagainya, Amartha mengkompilasi dan menganalisis data termudah yang dapat disediakan calon peminjam hingga pada akhirnya memberi kesimpulan pada manajemen terkait kemampuan bayar calon kreditur tersebut.

Sama halnya dengan sektor publik. Membandingkan beberapa pemerintah daerah dengan kualitas program dan efektivitas belanja anggaran yang baik, kita akan menemukan satu benang merah: pemanfaatan data yang berkualitas untuk pengambilan keputusan. Sebut saja Unit Smart City Jakarta yang berhasil memberikan informasi pada Gubernur DKI dalam menyusun berbagai macam kebijakan. Atau bagaimana signifikannya peran aplikasi penganggaran berbasis performa yang digunakan oleh Walikota Surabaya dan berdampak pada tingginya efektivitas program dan perbaikan pelayanan publik yang signifikan.

Sayangnya tidak semua pemerintah daerah seperti DKI atau Surabaya. Juga, tidak di semua sektor pembangunan pemerintah punya data yang berkualitas. Mulai dari jumlah kapal pengangkut ikan, penghuni lapas, hingga beras dan penerima bantuan sosial, data masih menjadi perdebatan.

Tapi kabar baiknya, pemerintah menangkap arti penting dari data berkualitas tersebut. Pemerintah sadar berbagai kekurangan dalam menghasilkan data berkualitas tersebut dan saat ini tengah berupaya menghasilkan kebijakan perbaikan tata kelola data. Sebuah kebijakan yang tak berlebihan jika disebut revolusioner, mengingat tingginya dampak yang akan dihasilkan oleh perbaikan tata kelola data tersebut. Kebijakan itu adalah Kebijakan Satu Data (One Data Policy) Indonesia.

Kondisi dan upaya perbaikan

Setidaknya terdapat tiga tantangan besar dalam pengelolaan data di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah saat ini. Pertama, belum adanya standar format dan metodologi data, ketidaksinkronan data-data, dan ketiadaan metadata. Kedua, data-data yang dihasilkan pemerintah sulit diperoleh pengguna, baik masyarakat maupun pemerintah sendiri. Saat ini, siapapun yang memerlukannya, bahkan sesama instansi pemerintah, harus membuat perjanjian tertulis atau sekurang-kurangnya nota kesepahaman (MoU). Ketiga dan paling kompleks adalah adalah adanya penyimpanan data yang dilakukan oleh individu pengelolanya, dengan mekanisme koordinasi antar-pengelola yang sangat rendah.

Padahal, data-data tumbuh setiap hari, setiap jam, setiap menit. Tidak jarang, data juga bersifat tak terstruktur (unstructurised data), tetapi data-data itu dibutuhkan untuk diperiksa, dianalisis, diolah, untuk menopang suatu program atau kebijakan.

Karena itu, kebijakan Satu Data memiliki sejumlah tujuan penting. Di antaranya adalah strukturisasi regulasi dan institusionalisasi pengelolaan data, serta integrasi data-data kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga negara ke dalam satu portal data, sehingga menghasilkan suatu set Data Terbuka (Open Data) pemerintahan.

Harapannya, tersedia suatu mahadata (big data) yang diproduksi, dikelola, dan disimpan oleh pemerintah, dan dapat dimanfaatkan oleh organisasi manapun, termasuk di lingkungan pemerintahan sendiri. Sehingga setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan didasarkan pada basis data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam diam, sebenarnya kebijakan Satu Data sudah mulai diinisiasi. Sejak Maret 2017, pemerintah menyusun tim dan membuat proyek percontohan pengelolaan satu data di kementerian-kementerian terpilih. Sejak awal tahun ini, rencana ini sudah dipaparkan kepada Presiden, supaya kebijakan ini memiliki dukungan politik dan hukum yang kuat, mengingat penting dan strategisnya kebijakan Satu Data ini. Kebijakan ini memerlukan suatu landasan hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres), termasuk untuk pembentukan ‘panitia’ yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses ini.

Prinsip Satu Data

Dalam membangun kebijakan satu data, terdapat tujuh prinsip pengelolaan data yang menjadi basis penyusunan regulasi. Prinsip-prinsip tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek perkembangan teknologi, undang-undang lain yang terkait dengan data, termasuk pertimbangan keamanan data digitalnya.

Prinsip pertama bersandar pada sistem statistik nasional. Prinsip kedua adalah mengutamakan kebebasan informasi publik. Dalam dua prinsip ini, terkandung aspek metodologi dan filosofis di mana publik atau masyarakat luas dilindungi kepentingannya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berurusan dengan kepentingan umum (res publica). Di sinilah kedaulatan publik atau kedaulatan rakyat terhadap ketersediaan data dilindungi dan diatur.

Prinsip ketiga adalah menghormati hak cipta dan kepemilikan intelektual. Hak ini sudah diatur dalam undang-undang, sehingga bangunan kebijakan satu data juga tidak boleh menghilangkan penghormatan terhadap hak cipta dan kepemilikan intelektual atas data.

Sementara prinsip keempat adalah adalah pendasaran kebijakan pada Sistem Informasi Geospasial wilayah Republik Indonesia. Seperti halnya prinsip kedaulatan negara, kita memiliki ruang lingkup kewilayahan atau spasial yang harus dijaga dan dilindungi dalam urusan data. Prinsip kelima sampai dengan ketujuh, terkait dengan urusan kebijakan fiskal dalam satu data, pertimbangan otonomi daerah dan desentralisasi, dan adanya perlindungan terhadap keamanan pribadi dan data-data komersial.

Empat Manfaat

Kebijakan Satu Data yang sekarang sedang digodok oleh pemerintah dan pihak-pihak yang relevan, apabila dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara ideal, sekurang-kurangnya akan memberi empat manfaat.

Pertama, meningkatkan kapasitas dan keterampilan para produsen data pada setiap satuan kerja di lingkungan pemerintahan, dan dengan demikian akan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. Dalam dunia digital hari ini di mana data diproduksi setiap detiknya, tantangan terbesar adalah menyajikan data yang berkualitas, yakni yang dapat diolah menjadi informasi untuk pengambilan kebijakan.

Kedua, memperkuat peran Badan Pusat Statistik sebagai acuan pengelolaan dan pemanfaatan statistik pembangunan dan meningkatkan fungsi Badan Informasi Geospasial sebagai satu-satunya referensi menyangkut data spasial. Penguatan dua lembaga ini akan mengurangi silang sengkarut yang selama ini terjadi dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, maupun eksekusi kegiatan yang mengakibatkan terjadinya ketidakefisienan.

Ketiga, mempermudah pekerjaan berbagi-pakai data (data sharing) untuk kepentingan internal lembaga/kementerian atau antarorganisasi. Hal ini sekaligus menjadikan data sebagai tulang punggung dalam pemerintahan yang terbuka (open government). Siapapun yang memerlukan dapat memanfaatkan data-data yang sudah tersedia dan bisa diakses secara mudah.

Keempat, meningkatkan kredibilitas pemerintahan lewat kebijakan pembangunan yang tepat. Kebijakan seperti itu harus didasarkan pada bukti dan data (evidence-based policy), bukan melulu pertimbangan politis, apalagi semata-mata intuisi pembuat kebijakannya.

Di era digital saat ini, seluruh aspek hidup manusia mengandalkan data. Demikian pula bagi negara dan pemerintah yang harus hadir bagi rakyatnya dalam wujud yang baru yakni kehandalan dan akurasi data untuk pembangunan. Hanya dengan itu, cita-cita republik mendapatkan makna baru: menuju satu nusa dan satu bangsa, melalui satu data.

—————–
*Penulis adalah Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Artikel ini telah dimuat di Harian Kompas, Selasa 16 Oktober 2018