Realisasi Pembagian BPNT Kota Mataram Masuk Peringkat Tiga Nasional

Warga menunjukan Kartu Keluarga Sejahtera saat penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kantor Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Kamis (16/3/2017). E-voucher senilai Rp 110.000 tersebut dapat dipergunakan dengan berbelanja sembako murah secara langsung ke E-Warong (warung gotong royong). foto" pikiran rakyat

INFONAWACITA.COM – Realisasi pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, masuk peringkat tiga nasional dengan capaian hingga 85 persen.

“Realisasi itu sudah sesuai dengan target nasional, tapi kami optimistis capaian realisasi BPNT bisa di atas 85 persen sesuai target yang telah kami sepakati,” kata Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang di Mataram, Kamis (28/12).

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah kota meminta kepada para pemangku kepentingan antara lain BRI, kader dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pihak-pihak terkait terus melakukan program percepataan pencairan.

Di samping itu, dukungan dari kepala lingkungan dan lurah sangat penting untuk mengarahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk segera melakukan transaksi dan melaporkan jika ada kondisi kartu kosong, atau masalah lainnya.

Oleh karena itu, KPM hendaknya melakukan transaksi secepatnya pada sejumlah fasilitas elektronik warung gotong royong (e-warong) atau BRI Link yang sudah tersedia, dengan mengambil bahan pokok sesuai kebutuhan.

“Di e-warong atau BRI Link, KPM bisa melakukan transaksi dan mengambil beras, gula atau minyak goreng,” sebutnya.

Berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 339/2016, disebutkan jumlah KPM di Kota Mataram sebanyak 25.680 kepala keluarga (KK).

Masyarakat Penerima Rastra

Dari jumlah itu, sebanyak 10.230 KK merupakan KPM dari PKH, dan 15.450 KPM non-PKH, atau masyarakat penerima beras sejahtera (rastra) yang saat ini disalurkan melalui BPNT.

“Dari 25.680 KPM, BPNT saat ini sudah terdistribusi 85 persen, siasanya kami targetkan bisa mencapai di atas 85 persen,” katanya.

Satu KPM mendapatkan bantuan Rp110 ribu per bulan, mereka bisa mencairkannya untuk membeli beras, gula, minyak goreng atau telur pada e-warong atau BRI Link yang terbesar di enam kecamatan. (ANT/HG)