Prioritas Hasil Migas untuk Dalam Negeri, Archandra: Minat Investor Tak Terganggu

Wakil Menteri ESDM, Archandra Tahar (Foto: ESDM)

INFONAWACITA.COM – Pemerintah telah mengeluarkan aturan yang mewajibkan seluruh kontraktor hulu minyak dan gas bumi (migas dalam negeri) untuk menawarkan produksinya ke PT Pertamina sebelum diekspor.

Aturan ini diperlukan dalam rangka mengatur prioritas pemanfaatan hasil produksi migas untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

Beleid yang mengatur kewajiban bagi kontraktor menawarkan minyak ke PT Pertamina ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

Wakil Menteri, ESDM Arcandra Tahar menepis anggapan bahwa dengan diberlakukannya aturan ini akan mengurangi minat investor untuk berinvestasi di sektor hulu migas.

“Pemerintah tidak khawatir ini mengganggu minat investor di hulu migas. Coba lihat di negera lain, Malaysia, berdasarkan studI kita, ini dicek, apakah Malaysia itu kontraktornya menjual ke dalam negeri yang bagian kontraktor itu? Iya,” ujar Arcandra dalam Esdm.go.id.

Menurut Arcandra, aturan di negara lain lebih ketat, kontraktor migas jika ingin mengekspor produksi migasnya ke luar, mereka dibebankan bea keluar dengan persentase yang cukup tinggi.

Tak hanya di Malaysia, Vietnam pun juga menerapkan bea keluar ini. “Kalau di negara lain, diekspor kena bea keluar, kalau ngga salah tolong dicek, (Malaysia) 10 persen, Vietnam 10 persen, nah di kita ini tidak ada, kita dibebaskan (bea keluarnya),” jelasnya.

Pertamina bisa menghemat

Lebih lanjut Arcandra mengatakan bahwa kebijakan ini tidak bertentangan dengan aturan dalam kontrak bagi hasil migas antara kontraktor dan pemerintah, dan respon dari kontraktor juga positif.

Selain itu, melalui kebijakan ini, menurutnya, pemerintah dalam hal ini Pertamina bisa melakukan penghematan dari sisi biaya angkut jika dibandingkan dengan melakukan impor minyak.

Besaran penghematannya tergantung dari kesepakatan harga antara Pertamina dan kontraktor, karena merupakan ranah B to B (business to business).

“Ada efisiensinya dari sisi biaya transport, kalau diimpor misalnya, dari Afrika, biayanya bisa mencapai 4-5 dolar per barrel, untuk sampai di Indonesia,” pungkas Arcandra. (RA)