Presiden: Tak Boleh Ada Lagi Perencanaan dan Penganggaran Tak Sinkron

INFONAWACITA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah tidak mau lagi ada pengulangan persoalan, di mana perencanaan dan penganggaran tidak sinkron. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam pengantar rapat terbatas tentang Intergrasi Perencanaan dan Penganggaran untuk Mengoptimalkan Hasil Pembangunan Nasional, yang digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1).

“Kita harapkan, pencapaian program-program prioritas ini betul-betul bisa dan tidak meleset dari sasaran yang ingin dicapai,” kata Presiden. Kepala Negara yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengingatkan kembali kebijakan money follow program yang harus betul-betul dijalankan.

“Jangan hanya labelnya saja. Diberi label money follow program, tetapi dalam praktiknya tetap money follow function,” terangnya. Untuk itulah, lanjut Presiden, dia meminta Bappenas dan Kementerian Keuangan betul-betul mengawal proses ini, terutama dalam pertemuan trilateral dengan masing-masing kementerian/lembaga.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan keinginannya agar forum-forum pertemuan itu tidak hanya memenuhi prosedur administrasi saja. Tetapi betul-betul bisa konkret, bisa riil, dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong prinsip money follow program. Terutama untuk pendanaan program-program prioritas nasional kita.

“Alokasi anggaran dan output yang akan dihasilkan masing-masing kementerian atau lembaga harus dicermati secara detil, secara rinci, dan dikaitkan dengan pencapaian sasaran prioritas,” tegasnya.

Presiden Jokowi juga meminta penyederhanaan proses yang rumit-rumit. “Sederhanakan proses yang rumit, bertele-tele, yang bersifat administratif. Bangun kodefikasi yang bersandar pada lintas kementerian atau lembaga, lakukan pengembangan sistem informasi berbasis IT untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang kita ingin semuanya terintegrasi,” pungkas Presiden.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Engartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo, dan Jaksa Agung Prasetyo SH.(AR/*)