Presiden Minta Proses Revisi UU Perlindungan TKI Dipercepat

INFONAWACITA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta proses revisi UU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diselesaikan lebih cepat dan menghasilkan model pelayanan terpadu dan terintegrasi.

Hal ini seperti dikutip Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, seusai dipanggil Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/3). “Presiden sudah arahkan supaya cepat diselesaikan dan model layanannya ke depan harus terpadu dan terintegrasi,” jelas Nusron.

Ditambahkannya, revisi UU Perlindungan TKI harus membuat siapapun yang pergi ke luar negeri terlayani dengan mudah dan tercatat. Selama ini, menurut Nusron, TKI yang bekerja di sea base, termasuk mereka yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK), juga belum pernah tercatat dalam data BNP2TKI. “Selama ini dilayani oleh Kementerian Perhubungan. Ini tidak terekam dan tercatat,” imbuhnya.

Maka dari itu, lanjut Nusron, Presiden Jokowi mengharapkan revisi UU Perlindungan TKI segera diselesaikan sekaligus untuk tujuan memperkuat posisi perlindungan TKI. “Untuk lebih memperkuat posisi perlindungan TKI, mempermudah proses dengan dilayani badan layanan yang terpadu dan terintegrasi,” katanya.

Nusron juga menjelaskan, dalam revisi UU tersebut ditambahkan kewenangan BNP2TKI dalam hal pelayanan terpadu satu pintu. Selama ini sebagian wewenang berada di Kementerian Tenaga Kerja, sebagian lagi berada di Kementerian Perhubungan.

“Nantinya, kementerian murni menjadi regulator. Kemudian badan inilah operator pelayanan, namun koordinasi dan tanggung jawab ke Presiden. Selain itu juga koordinasi melaporkan garis komandonya ke Menteri Ketenagakerjaan,” jelas Nusron sambil menambahkan bahwa revisi UU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diharapkan bisa selesai dalam masa sidang periode tahun ini.(AR)