Presiden Jokowi: Proses Deradikalisasi Terus Berjalan, Ini Soal Eksistensi Negara

Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Kamis (7/6/2018). (BPMI)

INFONAWACITA.COM – Presiden Jokowi memberikan pandangannya terkait terungkapnya aktivitas yang terkait dengan aksi teror di lingkungan kampus saat melakukan kunjungan kerja di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Kamis (7/6/2018).

Menurut Presiden Jokowi, untuk menanggulangi agar paham radikalisme tidak semakin meluas, pemerintah akan terus melakukan proses deradikalisasi yang telah berjalan.

“Memang radikalisme ini tidak muncul tiba-tiba. Ini sudah proses yang lama dan tidak mendadak datang,” kata Presiden, dikutip dari rilis resmi Biro Pers Kepresidenan yang diterima Infonawacita.com, Kamis (7/6/2018).

Info terkait: Video Presiden Jokowi di Surabaya: Kita Seluruh Bangsa Indonesia, Bersatu Melawan Terorisme

Kepala Negara mengungkapkan proses-proses untuk deradikalisasi sudah digerakkan oleh pemerintah. Misalnya melalui BNPT untuk pencegahan atau tindakan di Polri dan TNI.

Namun Presiden berharap bahwa proses deradikalisasi yang saat ini digerakkan pemerintah tidak hanya berjalan sendirian. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan organisasi keagamaan juga penting sebagai upaya pencegahan sejak dini.

Info terkait: Kepala BNPT: Deradikalisasi Itu Bukan Pelajaran Saja, Meliputi Juga Guru dan Dosen

“Misalnya Majelis Ulama Indonesia juga ikut berperan, kemudian Nahdlatul Ulama juga ikut berperan, dan Muhammadiyah juga kita ajak berperan bersama. Memang kalau melihat data yang terpapar itu angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang terus akan kita kerjakan,” ucapnya.

Kajian Kemenristekdikti
Presiden Jokowi. (BPMI)

Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan kajian oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai diperlukan atau tidaknya regulasi yang secara khusus mengatur soal radikalisme di lingkungan kampus ini.

“Baru dalam proses kajian oleh Kemenristekdikti. Tetapi kalau memang regulasi itu diperlukan, akan kita buat. Tapi ini masih dalam kajian,” tuturnya.

Info terkait: Lawan Radikalisme dan Terorisme, Kemristekdikti Bakal Pantau Medsos Mahasiswa dan Dosen

Ia menegaskan bahwa radikalisme di kampus dan pencegahannya sama sekali tidak berkaitan dengan prinsip kebebasan akademik atau berserikat. Dua hal itu menurutnya adalah hal berbeda yang tidak saling terkait.

“Tidak ada hubungannya antara kebebasan akademik atau kebebasan berserikat dengan proses pencegahan radikalisme. Ini adalah proses dalam rangka eksistensi negara kita ini, bukan yang lainnya,” tandasnya.