Presiden Jokowi Minta PSN Terintegrasi dengan Pembangunan Daerah

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam sebuah rapat terbatas di Kantor Presiden. (foto: Biro Pers Setpres)

INFONAWACITA.COM – Presiden Joko Widodo meminta kepada kementerian terkait agar Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat terintegrasi dengan pembangunan daerah.

“PSN betul-betul harus terintegrasi dalam rangka pengembangan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah. Misalnya, tol laut, harus dipastikan bahwa program ini benar-benar bisa menurunkan biaya logistik, berdampak pada turunnya harga-harga bahan pokok yang dibutuhkan rakyat terutama di daerah-daerah kepulauan,” kata Presiden di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Kepala Negara mengemukakan itu dalam sambutan pembukaan Rapat Terbatas bertopik Evaluasi Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional (PSN) di Kantor Presiden, Jakarta.

Baca Juga: Hasto Minta Kadernya Contoh Presiden Jokowi Jika Terpilih Jadi Kepala Daerah

Menurut Presiden, setiap proyek strategis nasional harus memberikan dampak kepada peningkatan nilai tambah perekonomian daerah dan mengentaskan kemiskinan serta ketimpangan pembangunan.

Pengerjaan PSN

Kepala Negara meminta kabinetnya untuk segera menyelesaikan pengerjaan PSN yang belum tuntas pada 2017.

Baca Juga: Selama Tahun 2017, Pemerintah Telah Selesaikan Enam PSN

“Begitu pula dengan program dan proyek strategis nasional yang direncanakan untuk mulai dikerjakan 2018 terus betul-betul dipastikan eksekusinya di lapangan,” tegas Jokowi.

Sejumlah pejabat yang menghadiri pertemuan itu antara lain Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Idrus Marham, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.

Selain itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. (ANT/HG)