Presiden Jokowi Minta Penyediaan Rumah Bagi ASN, TNI, dan Polri Bisa Dipercepat

Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4/2018). (Foto: Humas/Jay)
Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4/2018). (Foto: Humas/Jay)

INFONAWACITA.COM – Presiden Jokowi meminta agar lebih memperhatikan penyediaan perumahan yang layak bagi ASN (Aparatur Sipil Negara). Dari prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan anggota Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Di kedua institusi negara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kepala Negara, saat ini ada 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 anggota Polri. Data itu juga menyebutkan bahwa mereka belum memiliki rumah yang bersifat permanen.

Untuk itu, Presiden Jokowi mengaku sengaja mengundang Ketua Dewan Komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Dirut bank-bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Dirut Bank DKI dan Bank Jabar. Lalu Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) serta Taspen (Tabungan Asuransi Pegawai Negeri).

Untuk membicarakan langkah-langkah terobosan dari sisi pembiayaan.

“Terutama dengan memanfaatkan dana non-anggaran pemerintah. Sehingga ada tambahan alternatif moda pembiayaan di luar skema pembiayaan perumahan yang sudah ada,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Penyediaan Rumah bagi ASN, TNI dan Polri, di Kantor Presiden Jakarta, Senin (16/4/2018).

Dengan langkah terobosan, terutama dari sisi pembiayaan ini, Presiden Jokowi berharap penyediaan perumahan bagi ASN–bagi prajurit TNI dan anggota Polri bisa dipercepat. Sehingga ASN, prajurit TNI dan anggota Polri bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Lalu semakin konsentrasi dalam bekerja. Serta mendorong efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi negara.

‘Backlog’11,4 Juta

Sebelumnya pada awal pengantarnya Presiden Jokowi mengatakan, dalam 3 tahun terakhir pemerintah bukan hanya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur saja. Baik pembangunan bandara, bendungan, listrik, jalan di seluruh pelosok tanah air.

Tetapi pemerintah juga melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat.

Untuk tahun 2018 ini, Presiden Jokowi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk terus mengejar target penyediaan perumahan bagi rakyat. Sehingga secara bertahap bisa menurunkan backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah yang mencapai 11,4 juta.

Rapat terbatas itu, seperti dilansir dari setkab.go.id, diikuti oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung. Juga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno.

Lalu Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri Koperasi dan UKM IGN. Puspayoga, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Kemudian Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Sandjojo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Serta Ketua OJK Wimboh Santoso, Dirut Perumnas Bambang Triwibowo, Dirut PT Taspen Iqbal Latanro, Dirut PT Asabri Sonny Wijaya, Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, Dirut Bank BTN Maryono, Dirut Bank BNI Ahmad Baiquni, Dirut BRI Suprajarto, Dirut BJB Ahmad Irfan, Dirut Bank DKI Kresno Sediarsi.