Presiden Jokowi Janji Pegawai Kementerian ATR/BPN: Beri Tunjangan Kinerja Maksimal

Presiden Jokowi berfoto bersama peserta Rakernas Kementerian ATR/BPN 2019, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/2/19). (Foto: Rahmat/Humas Setkab)

INFONAWACITA.COM – Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menyampaikan upaya permohonan usulan kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai pada Kementerian ATR/BPN.

Meskipun belum sampai di meja kerjanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan memberikan tunjangan kinerja yang maksimal bagi para pegawai kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kerja kerasnya.

“Saya nggak tahu diajukan ke saya berapa, saya nggak tahu. Tapi akan saya berikan yang paling maksimal karena ini adalah sebagai ucapan terima kasih yang ingin kita berikan kepada seluruh jajaran kantor-kantor wilayah, kantor-kantor BPN di seluruh tanah air,” kata Presiden Jokowi saat mengawali sambutannya pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2019, di Istana Nergara, Jakarta, Rabu (6/2/19).

Target Terlampaui

Dilansir dari setkab.go.id, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, dari pusat sampai daerah, karena target yang diberikan pemerintah selalu terlampaui.

“Yang dulu-dulu 500 ribu, kemudian 5 juta lebih. Loncatannya itu 10 kali lipat. Jangan keliru. Sebuah loncatan yang sangat tinggi sekali, kemudian meloncat lagi menjadi menjadi 7 juta, menjadi 9 juta. Ini kan loncatan-loncatan seperti itu yang memang harus kita berikan apresiasi dan kita berikan penghargaan,” ujar Presiden.

Diakui Presiden, bahwa seluruh jajaran BPN sudah bekerja siang malam. Dirinya pun mengetahui, hal itu dilakukan untuk mengejar target yang diberikan pemerintah, karena setiap dirinya berkunjung ke daerah pasti yang ditanyakannya adalah ada tidak sertifikat yang bisa diberikan.

“Kalau saya telepon Pak Menteri selalu bilangnya Siap, Pak. Siap, Pak. Saya turun ke bawah ya benar, siap benar. Artinya, memang benar-benar bahwa di daerah itu sudah siap untuk pembagian sertifikat, meskipun waktu yang kita berikan hanya sangat singkat,” ungkap Presiden Jokowi.