Presiden Jokowi Hormati KPU yang Melarang Mantan Narapidana Korupsi “Nyaleg”

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018). (Foto: BPMI)

INFONAWACITA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mengikuti pemilihan anggota legislatif 2019.

Menurutnya, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada (KPU) untuk membuat peraturan tersebut.

“Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan,” ujar Presiden Jokowi. Ia memberikan pernyataan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018), dikutip dari laman Setkab.

Kendati demikian, Presiden Jokowi mengatakan apabila kemudian ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan aturan tersebut, ia persilakan untuk menggunakan mekanisme yang ada dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

Sebagai informasi, KPU telah menerbitkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan tersebut, aturan tentang larangan mantan terpidana korupsi, mantan bandar narkoba hingga mantan pelaku kejahatan seksual anak untuk menjadi calon legislatif tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h.