Presiden Jokowi Hapus Ribuan Perda Bermasalah

Presiden Joko Widodo menyampaikan pembatalan 3.143 Perda bermasalah. Foto: newstren.com

INFONAWACITA – Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembatalan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah yang dibuat oleh pemerintah dan dewan di tingkat provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Yakni peraturan daerah yang dinggap menghambat kapasitas nasional, menghambat kecepatan untuk memenangkan kompetisi, serta yang bertentangan dengan semangat kebhinekaan dan persatuan.

“Dari hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, terdapat 3.143 peraturan (yang disetujui untuk dibatalkan),” kata Presiden Jokowi saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin 13 Juni 2016.

Termasuk yang dibatalkan adalah perda yang menghambat proses perizinan dan investasi, perda yang menghambat kemudahan berusaha, dan perda yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

“Saya tegaskan bahwa pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran, dan yang memiliki daya saing,” ujar Presiden Jokowi, didampingi Menteri Dalam Negeri Jhahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Presiden Jokowi mengatakan, sebagai bangsa besar Indonesia harus mempunyai kapasitas nasional yang kuat dan tangguh untuk menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat.

“Sebagai bangsa yang majemuk, kita harus memperkuat diri dengan semangat toleransi dengan persatuan ditengah kebhinekaan. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah harus menjadi satu kesatuan yang utuh, memiliki visi yang sama, serta saling berbagi tugas,” ujar Jokowi, seperti dikutip dari Republika.co.id.

Menteri Tjahjo Kumolo menambahkan 3.143 Perda yang dibatalkan itu sebagian besar dinilai menghambat investasi, dan pemerintah ingin memotong jalur birokrasi di daerah.

Thahjo mencontohkan, jika ingin membuat usaha di daerah kini tidak perlu harus ada izin prinsip, izin IMB, dan lain-lain, tetapi cukup satu saja yakni izin usaha. Termasuk yang dibatalkan perda-perda tentang retribusi dan izin gangguan yang masih menggunakan peraturan Belanda.

Menurut catatan Lembaga Swadaya Masyarakat Setara Institute, pembatalan perda oleh Presiden Joko Widodo ini merupakan rekor tertinggi. Ini menunjukkan komitmen Jokowi yang tinggi terhadap kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing bangsa.

Sebelumnya 2002 – 2009 sebanyak 2.246 perda dibatalkan, periode 2010 – 2014 sebanyak 1.501 perda dibatalkan, dan antara November 2014 – Mei 2015 sebanyak 139 perda dibatalkan.

Jika ditotal sejak 2002 hingga sekarang sudah 7.029 perda bermasalah yang dibatalkan oleh pemerintah pusat. (RN)