Presiden Jokowi adalah Presiden Infrastruktur

Presiden Joko Widodo setelah meresmikan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) seksi II-VI ruas Parbarakan-Sei Rampah, Jumat 13 Oktober 2017. (foto: Biro Pers Setpres)

INFONAWACITA.COM – Presiden Joko Widodo getol melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Tanah Air sejak awal menjabat. Tak heran bila kemudian masyarakat menilainya sebagai Presiden Infrastruktur.

Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi saat diskusi Politik, Pembangunan, dan Infrastruktur, Rabu (29/11) di Jakarta, dilansir dari kontan.co.id.

Julukan “Presiden Infrastruktur” tersebut ia berikan atas dasar survei Indikator Politik tentang Evaluasi Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK yang terbit September lalu. “Hasil survei menyatakan, empat dari lima indikator tertinggi adalah soal infrastruktur,” kata Burhanudin.

Dalam survei tersebut indikator tertinggi yang dianggap masyarakat jadi keunggulan Pemerintahan Jokowi-JK adalah soal membangun jalan-jalan umum, di mana 72 persen masyarakat meyakininya.

Setelahnya adalah pelayanan kesehatan yang terjangkau 65 persen, membangun sarana transportasi umum 60 persen, membangun jalan tol di luar pulau jawa, dan jalan lintas/trans di luar pulau jawa masing-masing bernilai sama yaitu 56 persen.

Menurut Burhanudin, label sebagai Presiden Infrastruktur sendiri dimanfaatkan dengan baik oleh Presiden Jokowi. Terlebih menjelang Pemilu 2019. Mulai muncul kebijakan populis, namun tetap mengandalkan pembangunan infrastruktur. Yang ia contohkan adalah program padat karya cash.

“Saya kira kebijakan tersebut akan efektif, karena secara politik ini tepat, pun dalam ekonomi,” sambungnya.

Secara politik, Burhanudin membandingkannya dengan langkah Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pada 2008 berikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan alokasi subsidi BBM yang besar.

“Pasca dua kebijakan tersebut, elektabilitas SBY melonjak tajam,” lanjutnya.

Sementara secara ekonomi, program padat karya cash diperlukan guna meningkatkan daya beli masyarakat, terlebih di kawasan pedesaan. Burhanudin melanjutkan, para ekonom pun telah sepakat memang diperlukan kebijakan bantuan semacam itu.

“Bedanya, kalau di padat karya itu, sekali tepuk. Masalah infrastruktur tetap digeber, daya beli masyarakat juga ditingkatkan,” jelas Burhanudin.

Program padat karya cash akan dilaksanakan mulai tahun depan. Nantinya masyarakat di pedesaan akan diberi upah kerja dalam pembangunan infrastruktur di desanya seperti perbaikan jalan, irigasi, dan lainnya.

Sementara sumber dananya akan memanfaatkan 30% dana desa dengan total sebesar Rp 60 triliun dan alokasi dari Kementerian, misalnya Kementerian PUPR yang akan gelontorkan Rp 11,2 triliun untuk program ini. Targetkan akan ada penyerapan hingga 5,7 juta tenaga kerja.(AR)