Polri: Biaya Administrasi Naik, Bukan Tarif Pajak Kendaraan

INFONAWACITA.COM –  Polri menegaskan, kaitannya dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), salah satunya mengatur tentang penerbitan Surat Tanda Kendaraan (STNK) Bermotor dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), biaya yang naik adalah biaya administrasi, bukan tarif pajak kendaraan.

Hal ini menyusul penetapan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2016 tentang penyesuaian tarif dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kadiv Humas Polri Boy Rafli menyampaikan hal ini saat briefing  di Kantor Staf Presiden, Jumat (6/1), menanggapi masih adanya kerancuan di masyarakat. Demikian dikutip dari siaran pers Kementerian Keuangan.

Menurut Boy, perbaikan sektor pelayanan publik masuk dalam program reformasi birokrasi Polri. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri membutuhkan investasi untuk mendukung perbaikan tersebut. Selain itu, sejak tahun 2010, tarif PNBP tersebut belum pernah mengalami perubahan.

“PNBP yang diatur dalam PP nomor 50 tahun 2010  itu dievaluasi di awal tahun 2015,” kata Boy. Dijelaskannya, administrasi penerbitan STNK untuk kendaraan roda empat atau lebih misalnya, naik dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000. Nilai ini merupakan biaya yang dibayarkan setiap lima tahun sekali, dan menjadi PNBP bagi Polri. Sedangkan pajak kendaraan, yang sempat rancu dalam pemberitaan, merupakan bagian dari pajak daerah dan dipungut oleh Pemda.

Boy menegaskan bahwa penyesuaian biaya ini akan digunakan untuk peningkatkan pelayanan di Polri. Salah satunya adalah penambahan fitur keamanan pada material STNK serta peningkatan teknologi di layanan Polri. “Saat ini, salah satunya kita bertahap melakukan e-Samsat, misal SIM online, STNK online. Misalnya, dengan perpanjangan SIM tidak harus balik ke daerahnya jadi dia bisa perpanjang SIM di daerah lokasi. Secara bertahap ini akan direalisasikan di sejumlah Polda di kota-kota besar di Indonesia,” jelasnya. (AR/*)