Politisi PSI Habib Husin Shahab: 2019 Jangan Pilih Mantan Maling!

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Husein Shihab. (Foto: Istimewa)
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Husein Shihab. (Foto: Istimewa)

INFONAWACITA.COM – Salah satu politisi dair Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Habib Husin Shahab menyatakan kekecewaannya. Usai mendengar putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang meloloskan eks koruptor untuk menjadi calon legislatif (caleg).

“Saya sangat kecewa mendengar putusan MA meloloskan eks koruptor boleh nyaleg. Saya menelusuri dan membaca isi UU Pemilu. Memang tidak ada larangan kepada eks koruptor untuk nyaleg. Pengesah Undang-undang tersebut adalah anggota dewan sebelumnya pada tahun 2017,” kata Habib Husin seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima Infonawacita.com pada Minggu (16/9/2018).

Ia menilai, dari hasil pembacaannya itu, putusan MA bakal menjadi preseden buruk dalam perpolitikan Indonesia.

“Undang-undang ini memang membuka lebar bagi mantan-mantan maling yang sebelumnya sudah dipenjara dan tobat, dibolehkan nyaleg. Walaupun sudah membuat pernyataan terkait eks koruptor itu, tapi ini akan menjadi preseden buruk dalam perpolitikan nasional. Artinya, masyarakat akan menilai bahwa perbuatan seorang politisi mencuri uang rakyat akan dianggap hal yang wajar. Dan ini akan menjadi pembelajaran bagi politisi muda, tidak mendidik. Ini harus dicegah,” nilainya.

Habib Husin melanjutkan, menurutnya keputusan MA itu serupa dengan analogi yang terjadi di kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Sekarang begini analoginya, seandainya saya punya pembantu rumah tangga, lalu maling di rumah saya. Terus dia ditangkap dan dipenjara. Kemudian setelah bertobat, dia kembali lagi untuk melamar kerjaan jadi pembantu di rumah saya. Kalau saya waras, apa mungkin saya terima orang tersebut kerja lagi sedangkan dia sudah banyak menjadi maling di rumah saya? Logikanya, secara umum orang akan menolak karena khawatir orang tersebut akan mengulangi lagi,” lanjutnya.

“Nah, kekhawatiran ini juga akan dirasakan oleh rakyat apabila eks koruptor kembali mau jadi wakil rakyat. Jelas rakyat tidak akan terima soal ini. Seharusnya putusan MA itu lebih bijak dan lebih mementingkan kondisi sosial saat ini. Masyarakat sudah muak dengan anggota dewan yang tidak bekerja dan bahkan hanya untuk memperkaya dirinya dan kelompoknya,” tambahnya.

Bukan itu saja, menurutnya, pendidikan tentang anti korupsi di masyarakat bakal menjadi hangus begitu saja jika putusan MA itu tetap langgeng.

“Saya sebagai politisi muda PSI ingin memberikan penyadaran tentang hal itu kepada masyarakat. Dari sejak dini saya selalu mengajak masyarakat untuk tidak menerima uang caleg yang mau beli suaranya. Karena dengan cara membeli suara nanti ketika jadi anggota dewan tersebut tidak punya tanggungan. Kan sudah beli suaranya jadi buat apa tanggungjawab. Saya mengajak masyarakat Madura khususnya untuk pilih caleg yang betul-betul ingin membawa perubahan,” pungkasnya.