Politisi Golkar: Pola Rekruitmen Hakim MK Harus Dikaji Ulang

Ilustrasi (Foto: istimewa)

INFONAWACITA.COM – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Saiful Bahri Ruray menduga ketiadaan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penyebab kasus korupsi kembali terjadi di lembaga itu.

Menurut Saiful Bahri, kehadiran lembaga pengawas perlu menjadi atensi bagi Pemerintah, Parlemen dan lembaga terkait agar kasus serupa tidak terulang. “Perlu pengawasan lembaga tinggi negara ini (Hakim MK), kalau tidak dibenahi bisa dilecehkan lagi,” kata Saiful Bahri dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (28/1). (baca: Hakim MK Terjaring OTT, Pimpinan KPK Imbau Penegak Hukum Tidak Korupsi )

Selain lembaga pengawas, Saiful Bahri juga mengkritisi pola rekruitmen Hakim Konstitusi yang menurutnya perlu dikaji ulang. Menurutnya pola rekruitmen Hakim MK saat ini cenderung ke proses politik ketimbang integritas calon Hakim MK.

Untuk diketahui, MK memiliki sembilan orang hakim yang masing-masing diajukan oleh DPR, Mahkamah Agung (MA) dan Presiden. “Kalau bisa secepatnya Presiden Joko Widodo bertindak, karena persoalan ini harus diselesaikan secara bersama-sama,” kata Saiful Bahri.

Sebelumnya dalam keterangan pers, Ketua MK Arief Hidayat mengatakan MK sejak 2013 lalu sudah memiliki Dewan Etik yang bersifat tetap untuk mengawasi Hakim MK dan hasil kerjanya bisa dilihat di website MK. (baca: Ketua MK: Saya Mohon Ampun, Saya Tidak Bisa Menjaga MK )

Terkait kasus yang menimpa Hakim MK Patrialis Akbar, kata Arief, ia sudah menerima usulan dari Dewan Etik MK untuk membentuk Majelis Kehormatan yang beranggota 5 orang yakni perwakilan dari Hakim MK, Komisi Yudisial, mantan Hakim MK, Guru Besar dalam bidang hukum dan tokoh masyarakat.

“Kami sudah mengajukan permintaan pemberhentian sementara Patrialis Akbar dari jabatan sebagai Hakim MK. Jika Majelis Kehormatan MK memutuskan Patrialis melakukan pelanggaran berat, maka kami akan mengajukan permohonan pemberhentian tidak dengan hormat Hakim MK kepada Presiden,” kata Arief, Kamis (26/1) lalu. (GR/AK)