Polisi Ringkus 2 Tersangka Kasus Pembuatan KTP ABK Filipina

INFONAWACITA.COM – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara menangkap dua orang yang terlibat dalam pembuatan kartu tanda penduduk untuk anak buah kapal asal Filipina.

Direktur Reskrimum Polda Sulut, Kombes Pol Pitra Ratulangi mengatakan kedua tersangka adalah DL, pemilik Kapal Motor D’VON, dan NS, pegawai negeri sipil Kota Bitung.

Menurut Kombes Pitra, DL dan NS ditangkap setelah ada laporan dari Satgas 115 yang dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, pada 7 Oktober.

“DL pemilik KM D’VON dan NS pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung. Keduanya diduga terlibat dalam pembuatan KTP dan pemalsuan data 11 warga Filipina yang bekerja sebagai ABK,” kata Kombes Pitra Ratulangi di Mapolda Sulut, Rabu (19/10).

Kapal penangkap ikan KM D’VON, kata Kombes Pitra, ditangkap Kapal Pengawas Perikanan Hiu Macan Tutul 401 di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI 716, ZEEI Laut Sulawesi tanpa dilengkapi dokumen dan menggunakan ABK asing asal Filipina, pada 23 September lalu.

Dari pemeriksaan Penyidik PNS di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, diketahui 11 ABK KM D’VON yang berkebangsaan Filipina memiliki KTP yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung.

Penanganan kasus pidana penerbitan KTP untuk WNA ABK KM D’VON dilimpahkan ke Polda Sulut, sementara kasus illegal fishing ditangani Penyidik PNS PSDKP Kota Bitung.

“Dari hasil pemeriksaan, KTP dibuatkan oleh DL selaku pemilik kapal dengan tujuan agar ke-11 ABK bisa tetap bekerja sebagai nelayan dan mencari ikan di perairan Republik Indonesia. Sementara NS diduga pelaku pemalsuan data saat membuat KTP,” kata Kombes Pitra.

Dalam kasus penerbitan KTP untuk ABK Filipina, Kombes Pitra mengaku sudah memeriksa 23 saksi dan sudah menetapkan 2 tersangka yakni DL dan NS.

Tak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini. “Pemeriksaan selanjutnya akan berkembang pada oknum-oknum lain yang turut menikmati keuntungan dalam siklus ini, mulai dari pembuatan kartu keluarga, keterangan domisili, hingga proses penerbitan KTP,” kata Kombes Pitra.

Kedua tersangka dikenakan Pasal 93 jo Pasal 98 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan atau Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta. (AK)