Pilih Keluar dari Program PKH, Alasan Huriani Menyentuh Hati

Logo PKH. (Foto: Kemensos)
Logo PKH. (Foto: Kemensos)

INFONAWACITA.COM – Peristiwa menyentuh hati terjadi saat penyaluran bansos PKH dan beras sejahtera di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Minggu (15/4/2018).

Salah satu warga bernama Huriani, yang merupakan salah seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), memilih keluar sebagai peserta program. Untuk kemudian lebih memilih berdagang pecel.

“Saya dengan kesadaran sendiri mengundurkan diri sebagai peserta PKH. Sebabnya karena dibelakang saya masih banyak yang layak menerima bantuan,” kata Huriani saat memberikan penjelasan dihadapan Menteri Sosial Idrus Marham beserta sejumlah pejabat Kementerian Sosial dan pejabat daerah serta KPM PKH.

Menurut Huriani warga Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini, meski dirinya hanya berdagang pecel di warung kecil, masih banyak orang lain yang lebih layak mendapatkan PKH.

“Jadi, saya merasa tidak ikhlas melihat orang yang dibawah saya tidak menerima bantuan, tapi saya terima. Karena itulah saya mengundurkan diri dari PKH,” tambah Huriani.

Tentu saja langkah Huriani yang atas kesadaran sendiri itu mendapatkan apresiasi.

Penyerahan Bansos

Menteri Sosial Idrus Marham pada kesempatan itu menyerahkan bansos PKH dan keluarga prasejahtera (rastra). Total bansos untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2018 mencapai lebih dari Rp1,2 triliun.

Dengan rincian, PKH reguler untuk 321.727 keluarga senilai Rp608 miliar. PKH disabilitas bagi 1.985 keluarga sebesar Rp3,9 miliar. Serta PKH lanjut usia untuk 1.608 keluarga Rp3,2 miliar. Sehingga total bansos PKH menjangkau 325.320 keluarga senilai Rp615 miliar.

Sementara bantuan pangan beras sejahtera (rastra) disalurkan bagi 473.049 keluarga. Dengan total bantuan senilai Rp624 miliar.

Mensos dihadapan para peserta PKH dan penerima rastra mengingatkan kembali pesan Presiden Jokowi bahwa bansos PKH harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk kebutuhan anak sekolah dan menjaga kesehatan mereka.

Mensos juga mengatakan, dalam setahun, setiap KPM mendapatkan Rp1,890 juta. Sedangkan untuk rastra, penerima manfaat mendapatkan 10 kilogram beras setiap bulan. Gratis tanpa uang tebus.

“Kalau masih ada yang minta uang, lapor ke bupati. Kalau ada aparat yang minta uang, lapor, harus ditindak tegas. Kalau memaksa dan mengancam, lapor ke polisi. Jika beras yang didapat tidak layak, lapor ke Bulog,” ujar Mensos mengingatkan para KPM, seperti dilansir dari Antara.