Pernyataan Presiden tentang Setnov, Sinyal Keras Bagi Politisi

Presiden Joko Widodo. (foto: Biro Pers Setpres)

INFONAWACITA.COM – Kantor Staf Presiden (KSP) mengingatkan jika pernyatan Presiden Jokowi terkait kasus hukum Ketua DPR RI Setya Novanto adalah sinyal peringatan keras untuk politisi, pejabat negara, atau pemimpin daerah yang terkena kasus hukum.

Staf Khusus KSP Dimas Oky Nugroho pada Sabtu (18/11) menjelaskan jika pernyataan tersebut harus dilihat sebagai pernyataan Presiden Jokowi terkait komitmen penegakan hukum yang konsisten.

Menurut Dimas, Presiden Jokowi ingin jika semua pejabat dan pemimpin daerah bisa menghormati proses hukum yang berlaku di Indonesia.

“Artinya siapa pun, politisi atau pejabat negara, semestinya berlaku negarawan dan menunjukkan keteladanan kepada publik,” kata Dimas seperti dilansir dariĀ Detik.com pada Sabtu (18/11).

Pernyataan Presiden Jokowi ini juga dapat menjadi peringatan bagi pejabat negara lain yang tengah berurusan hukum, baik di tingkat daerah maupun pusat untuk tidak menghindar.

“Ini jadi warning bagi pemimpin di daerah atau di pusat, yang tengah tersandung kasus, untuk tidak lari dari proses hukum, dan tidak membuat drama atau kegaduhan secara politik,” kata dia.

Dimas juga menegaskan bahwa dengan pernyataan Presiden Jokowi tersebut pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum. Dimana Presiden menginginkan Pemerintah atau kekuatan politik apa pun untuk tidak melakukan intervensi politik dalam sebuah proses hukum yang independen.

Sebelumnya, Presiden Jokowi angkat bicara soal Novanto yang mangkir dan menghilang dari panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Jokowi meminta Novanto patuh terhadap hukum.

“Saya minta, saya minta Pak Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada,” kata Jokowi setelah menghadiri sarasehan di DPD I di Senayan, Jakarta, Jumat (17/11). (*/DS/yi)