Pergub Era Ahok Disebut Telah Berhasil Kurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Foto: liputan6.com)
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Foto: liputan6.com)

INFONAWACITA.COM – Terkait pencabutan peraturan gubernur (pergub) pelarangan sepeda motor di Jl. MH Thamrin, Dirlantas Polda Metro Kombes Pol Halim Pagarra menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sekarang untuk segera mencari peraturan baru.

Pasalnya, Halim pun mengatakan pergub yang dibuat di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu bisa menekan jumlah angka kecelakaan.

“Saran saya ke pemerintah, kita harus adakan pembatasan ke roda dua, adanya ganjil genap misalnya, jadi tidak semua roda dua bisa masuk,” kata Halim dalam diskusi di Jakarta pada Rabu (10/1).

Halim menjelaskan semenjak Pergub DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor diterapkan, secara signifikan peraturan tersebut bisa menekan jumlah angka kecelakaan di daerah Jl. MH Thamrin.

“Ini sudah dilakukan pengkajian dan sudah ada indikatornya dimana nihil kecelakaan karena memang tidak ada roda dua,” ungkapnya.

Kata Halim sudah bukan rahasia umum jika kendaraan roda dua memang penyebab tertinggi kecelakaan lalu lintas. Bahkan di tahun 2016 jumlah kecelakaan mencapai 8.965 dengan 70 persennya yakni 6.246 dialami kendaraan roda dua.

Di tahun 2017 angka kecelakaan tersebut mengalami penurunan 10 persen yakni 8.090 kecelakaan yang masih didominasi kendaraan bermotor sebesar 5.043.

Berpindah Ke Transportasi Publik

Selain dapat menekan jumlah kecelakaan konsep Pergub pelarangan sepeda motor di ruas jalan tertentu yang sudah berlangsung dari Desember 2014 itu kata Halim telah sedikit mengubah mindset masyarakat. Dimana masyarakat yang kerap melintasi ruas Jl. Medan Merdeka Barat dan Jl. MH Thamrin beralih ke transportasi publik.

“Dan mindset masyarakat beralih ke transportasi massal sudah cukup banyak,” imbuhnya.

Ia pun mengaku sudah mendiskusikan hal tersebut kepada gubernur dan wakil gubernur saat ini, dimana butuh pergub baru yang bisa menekan jumlah angka kendaraan bermotor diruas-ruas jalan yang sebelumnya diterapkan pelarangan kendaraan motor melintas.

“Saya sudah sarankan dengan adanya pencabutan Pergub ini segera keluarkan Pergub baru yang berupa pelarangan ganjil genap bagi kendaraan motor,” ujar Halim.

Pada Senin (8/1/2018) Mahkamah Agung (MA) mempublikasikan telah mencabut pergub yang dibuat masa Ahok itu. Alasannya aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan putusan ini, maka larangan sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin tidak lagi berlaku.

Namun pencabutan peraturan ini pun masih menuai kontroversi. Sebagian pihak menganggap jika kembali masuknya kendaraan motor di jalan-jalan tersebut akan mengembalikan kesemerawutan jalan-jalan protokol di Ibu Kota. (*/DS/yi)