Pengamat: Polisi Terdepan dalam Penindakan Terorisme, TNI untuk Pencegahan

Pasukan Kopassus TNI AD mengikuti geladi upacara Peringatan HUT ke-70 TNI di Dermaga Indah Kiat, Merak, Cilegon, Banten, Sabtu (3/10). Peringatan HUT ke-70 TNI yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo pada 5 Oktober 2015 mendatang akan diadakan simulasi pertempuran darat, laut, dan udara yang diikuti ribuan prjaurit TNI. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/foc/15.

INFONAWACITA.COM – Pengamat terorisme Solahudin tidak setuju jika TNI dilibatkan dalam penindakan pidana terorisme. Menurutnya TNI cukup dilibatkan dalam pencegahan terorisme.

Hal ini menyusul isu Revisi Undang-udang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Menurut Solahudin jika merujuk pada norma hukum, tindak pidana hanya bisa dijalankan oleh Kepolisian.

“Saya kira tidak perlu, kenapa kalau saya lihat TNI tidak terlibat dalam proses penindakan hukum,” kata pengamat terorisme dari Universitas Indonesia ini di Jakarta pada Rabu (16/5/2018).

Terlebih lagi kata Solahudin strategi pemberantasan terorisme di Indonesia ialah strategi low enforcement approach dimana penegakan hukum dikedepankan. Jika seperti itu, kata Solahudin, leading sector dari penindakan terorisme tetap harus pihak Kepolisian.

Terkecuali kata Solahudin ketika Kepolisian sudah tidak mampu dalam menangani hal tersebut. Di sini TNI boleh dilibatkan untuk membantu Kepolisian dengan syarat Kepolisian tetap jadi yang terdepan.

“TNI boleh terlibat jika sudah di luar kemampuan polisi, misalnya saja kalau ada pembajakan di laut, polisi kan gak punya kapasitas, kalau sudah gitu harus dibikin aturannya,” terang Solahudin.

Meski demikian TNI tetap bisa menjadi leading sector dalam pencegahan terorisme. Lewat BNPT, kata Solahudin, TNI bisa melakukan deradikalisasi dan kontra radikalisasi untuk menghalau ancaman ideologi terorisme di Indonesia.

“TNI ini kalau kegiatannya harus terlibat soft approach,” tandasnya. (DS/yi)