Penanganan Tailing, Pemerintah Ultimatum Hal Ini ke PT Freeport Indonesia

Lokasi tambang PT Freeport-McMoran di operasi tambang Grassberg, Papua. (foto: VOA Indonesia)

INFONAWACITA.COM – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan tenggat waktu enam bulan kepada PT Freeport Indonesia untuk menangani masalah tailing sesuai analisis mengenai dampak lingkungan 300 kiloton per day guna menyelesaikan dampak lingkungan.

“Kami berikan masa transisi, kami memang meberi waktu enam bulan. Hanya memang dia minta tolong bagaimana caranya supaya ini (tetap) bisa beroperasi, tapi bagaimana cara dia mengoperasikan untuk menurunkan TSS (Total Suspended Solid) harus ada prakondisi yang disiapkan bersama antara Pemerintah dan Freeport,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

KLHK, Siti mengatakan, saat ini sedang menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk PT FI berisi rencana dan program yang harus dilakukan terkait atau yang terpengaruh atau yang berpengaruh dengan persoalan tailing dan kerusakan sungai serta wilayah estuari.

Baca Juga: Pengamat Minta BUMN Ini Segera Kuasai Saham PT Freeport Indonesia

Pada saat bersamaan, lanjutnya, PT FI harus berkonsultasi dengan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) untuk menjelaskan baseline teknologi yang digunakan untuk menangani tailing saat ini, studi teknologi apa saja yang mereka miliki, lalu ‘best practices’ apa saja yang dimiliki untuk menangani tailing.

“Nanti dari situ bersama KLHS -saya berharap KLHS selesai dua bulan ya sekarang sudah dua minggu jalan, dari Pemerintahnya sendiri harus melihat kebijakan apa yang diperlukan di situ. Misal dari pemerintah bobot pemanfaatan (tailing) harus seperti apa sehingga nanti bisa ada kebijakan baru apakah akan dimanfaatkan untuk membangun jalan seluruh Papua atau untuk industri apa,” ujar Siti.

Selanjutnya, menurut dia, PT FI harus membuat rencana operasional di mana harus menghitung kemampuan menurunkan TSS dari 9.000 ppm menjadi 200 ppm sekaligus perkiraan waktu untuk mencapai target tersebut. “Kami minta rencana operasional selesai dalam sebulan,” katanya.

Setelah prakondisi selesai KLHK memberikan tenggat waktu enam bulan untuk Freeport Indonesia menyelesaikan rencana operasional yang sudah dibuat untuk menangani persoalan tailing tersebut.

Presiden Joko Widodo pun, menurut Siti, sudah mendapatkan laporan penanganan tailing perusahaan tambang tembaga dan emas di Timika, Papua, ini dan mempersilahkan untuk dilanjutkan sesuai perencanaan penanganannya.

Baca Juga: Jonan Pastikan Divestasi PT Freeport Indonesia Rampung April

Penanganan tailing Hasil pertemuan dengan CEO Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc Richard Arkedson dan tim PT FI pada 17 Mei 2018, menurut Siti, telah disampaikan bahwa ada perubahan paradigma pemerintahan saat ini yang berbeda dari yang lalu, antara lain dalam hal governance.

Sehingga tidak bisa dilakukan pembiaran terhadap Keputusan Menteri (Kepmen) LH SK Nomor 431 Tahun 2008 yang tidak sesuai peraturan perundangan Republik Indonesia dan telah memberikan dampak lingkungan.

TSS yang dibolehkan berdasarkan AMDAL 300K adalah 80 ppm (mg/l), sedangkan dalam Kepmen Nomor 431 tahun 2008 adalah 9.000 x 2 = 18.000 ppm (mg/l). Sedangkan berdasarkan Kepmen LH Nomor 202 tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Penambangan Emas dan Tembaga bahwa TSS yang dibolehkan adalah 200 ppm (mg/l).

Saat ini Kepmen LH SK Nomor 431 tahun 2008 telah dicabut maka yang berlaku adalah TSS 200 ppm (mg/l), sebagaimana Kepmen LH Nomor 202 tahun 2008.

Selain itu, berdasarkan AMDAL 300K diperkirakan bahwa 50 persen tailing akan keluar ke estuaria sehingga berdasarkan RKL/RPL AMDAL 300K wajib menaati baku mutu lingkungan parameter kualitas air estuari sebagaimana Kep. 02/MENKLH/I/1988 jo Kepmen LH No 51/2004.

Kondisi tersebut bukan sebagai ‘pembolehan’ 50 persen masuk ke estuaria, namun PT FI harus mencegah 50 persen partikel halus tailing agar tidak masuk dalam estuaria.

Baca Juga: Ini Penting! Divestasi Saham Freeport 51 Persen Tidak Bisa Dinegosiasikan

Temuan BPK

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis dua temuan pelanggaran yang dilakukan oleh PT FI, yakni dugaan pelanggaran berkaitan dengan penyalahgunaan izin penggunaan kawasan hutan lindung dan perubahan ekosistem akibat limbah hasil operasional tambang.

Berdasarkan hasil penghitungan dengan tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menilai ekosistem yang dikorbankan dari pembuangan limbah operasional perusahaan penambangan tersebut mencapai Rp185.018.377.987.478. (ANT/HG)