Pemprov Maluku Tangani Renovasi Rumah Tak Layak Huni Lebihi Kuota

Ilustrasi (foto: istimewa)

INFONAWACITA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan pihaknya telah menangani renovasi rumah tak layak huni melebihi kuota yang dijatah pemerintah.

Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku, Kasrul Selang, di Ambon, beberapa waktu lalu seperti dilansir Antara menyatakan, kuota rumah yang direnovasi untuk Provinsi Maluku di sembilan kabupaten dan kota hanya 3.000 unit, tetapi sesuai hasil survei dan verifikasi yang dilakukan di lapangan ternyata naik menjadi 3. 300-an rumah.

Menurut Kasrul, sembilan daerah yang mendapat jatah renovasi rumah tidak layak huni dari pemerintah di antaranya Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual, Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Buru, Buru Selatan, serta Kabupaten Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur.

Dari 14 indikator atau aspek penentuan orang miskin yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sepuluh indikaror di antaranya berkaitan dengan masalah perumahan.

Maluku mendapat jatah 3.000 unit untuk tahun 2017 yang tersebar di sembilan kabupaten serta kota dengan anggaran renovasi rata-rata Rp 15 juta. Tetapi hasil survei di lapangan tergantung kerusakannya sehingga jumlah rumah yang direnovasi mengalami kenaikan.

“Karena rumah-rumah yang tidak layak huni ini kita renivasi berdasarkan keruskaan sehingga ada kenaikan menjadi 3.300 dengan anggaran Rp15 juta rata-rata,” ujarnya.

Pendataan rumah tidak layak huni milik warga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dari masing- masing kabupaten/kota sehingga tepat sasaran dan bermanfaat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dikatakan, program renovasi rumah yang sementara dilakukan saat ini terbagi dalam dua tahap secara keseluruhan dan penganggarannya telah mencapai lebih dari 87 persen, sementara pola penanganannya di lapangan dilakukan secara bersama-sama dengan memberdayakan masyarakat untuk mengerjakannya, dan pihak dinas hanya sebagai fasilitator.

“Sampai Oktober 2017, proses pengerjaan renovasi rumah tidak layak huni sudah memasuki tahap kedua dan diharapkan dalam akhir tahun ini semuanya sudah rampung,” ujar Kasrul Selang.(AR)