Pemerintah Tak Mau Masyarakat dan Pasar Resah Akibat Situasi Ekonomi, Begini Langkah Kebijakannya

Ilustrasi (Foto: dokumen)

INFONAWACITA.COM – Pemerintah tetap membuat kebijakan yang berhati-hati dan terukur menyikapi situasi perekonomian nasional yang tengah bergejolak karena melemahnya nilai kurs rupiah atas dolar Amerika Serikat.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentu tidak akan membuat masyarakat dan pasar resah. Sebab, Indonesia tetap membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

Demikian rangkuman dari narasumber yang hadir dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Bersatu untuk Rupiah” di Ruang Serba Guna, Kemenkominfo, Jakarta, Senin (10/09/2018).

“Di tengah ketidakpastian ini tentu kita tidak mengeluarkan kebijakan yang membuat investor khawatir,” ungkap Iskandar Simorangkir, DeDefisitputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian.

Hal tersebut menjawab pertanyaan, apakah kebijakan menyikapi depresiasi nilai tukar rupiah ini bakal memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Iskandar menambahkan, saat ini pemerintah membuat kebijakan mengurangi tekanan Defisit Transaksi Berjalan dengan mendorong aliran modal masuk (capital inflow). Salah satunya melalui Bank Indonesia dengan memberikan fasilitas swap atau lindung nilai bagi para pelaku usaha baik eksportir maupun importir terkait kebutuhan mereka akan dolar AS. Selain itu, BI tengah menyiapkan mekanisme untuk mendorong konversi DHE (Dana Hasil Ekspor).

“Di luar itu tentu bagaimana menggerakkan volume ekspor kita ke pasar-pasar baru,” jelas Iskandar.

Memikat Investasi

Pemerintah tentu tidak akan membuat resah investor dengan membuat ketidakpastian baru. Misalnya, dengan mengubah UU terkait fiskal atau sektor riil ekonomi.

Menurut Iskandar, Indonesia tengah membutuhkan aliran modal khususnya di pasar valas. Maka, pemerintah dan BI terus menciptakan pendalaman pasar agar investor terpikat lagi masuk ke sini.

“Kita memastikan risiko nilai tukar dalam hal mengkonversikan (ke dolar) sudah terjaga. Kita tidak akan membuat kebijakan baru yang menimbulkan ketidakpastian,” imbuhnya.

Pihak Kemenko Perekonomian bersama kementerian terkait lain dan BI/OJK selalu membuat bauran kebijakan baik dari sisi fiskal, moneter dan menggerakan sektor riil agar berdampak signifikan bagi perekonomian nasional.

“Misalnya dalan aturan kenaikan PPh Impor Pasal 22 yang sebenarnya tidak mengubah dan tidak melangggar aturan WTO. Jadi misalnya importir membayar pajak 10 miliar, lalu kena pajak 10% artinya dia membayar 1 miliar, jika pph final 2,5 miliar, nilai itu 1 miliar bisa dikreditkan. Jadi dengan kata lain itu sebenarnya mereka membayar yang sama,” ulas Iskandar.

Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia Doddy Zulverdi, Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Kemenkeu Robert Leonard Marbun, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, dan Juru Bicara Ojk Sekar Putih Djarot.