Pemerintah: Hoaks ‘Registrasi SIM Card untuk Pilpres’ Tidak Masuk Akal

INFONAWACITA.COM – Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak termakan isu hoaks yang menyebutkan jika registrasi SIM card untuk Pilpres 2019. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arid Fakrulloh mengatakan isu hoaks tersebut tidak realistis jika dipikirkan secara logika.

“Untuk maju menjadi presiden kan tidak perlu KTP dukungannya, hanya partai politik dan porsi di DPR. Lah kalau beliau butuh data penduduk ngapain ke operator? Tinggal hubungin saja dukcapilnya, kan beliau Presiden. Jadi ini enggak make sense,” kata Zudan dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 pada Selasa (7/11).

Masyarakat tak perlu khawatir

Selain Zudan, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikssi Indonesia I Ketut Prihadi Kresna juga mengimbau masyarakat untuk tidak memiliki kekhawatiran yang berlebihan dengan registrasi ulang SIM card. Sebab, menurut Ketut, registrasi SIM card kali ini hanyalah perbaikan dari kebijakan sebelumnya yang keluar pada tahun 2005.

Ketut Prihadi menjelaskan sudah sedari 2005 masyarakat memang sudah diwajibkan memasukkan data pribadi untuk bisa mengaktifkan SIM card. Namun hingga pelaksanaannya ternyata banyak ketidakakuratan data pada kartu-kartu yang aktif. Hal ini karena tidak ada sinkronisasi data antara operator dan Dukcapil.

“Semua data yang dikirim calon pelanggan akan dipindahkan datanya dengan database di Dukcapil. Jadi begitu masuk ke operator sudah ada jaringan ke Dukcapil, sehingga jika valid maka akan berhasil (aktifkan nomor),” kata Ketut Prihadi.

Abaikan hoaks

Maka Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M Ramli juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu menggubris hoaks terkait SIM card ini. Bahkan, ia mengatakan bahwa tidak banyak masyarakat yang termakan isu hoaks ini.

“Terkait dengan hoaks dan sebagainya kelihatannya dengan perkembangan dan tingkat registrasi yang terus naik hingga 46 juta menunjukkan masyarakat tidak terpengaruh,” kata Ahmad M Ramli di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sebelumnya pemerintah memang mewajibkan registrasi ulang SIM card hingga 28 Februari 2018. Pendaftaran ini tidak lain untuk memvalidasi kebenaran dari data pengguna SIM card. Pemerintah menyebut dari 360 juta SIM card yang aktif ternyata hanya 130 juta saja yang dipakai oleh pengguna operator selular. (DS/yi)