Pemerintah & DPR Sepakati Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 5,1%

Ilustrasi (Foto: dokumen)

INFONAWACITA.COM – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati asumsi target pertumbuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar 5,1 persen.

Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, saat Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan yang mengambil tema Sinergi untuk Negeri, Selasa (10/1). Menurut Menkeu, target tersebut ditetapkan dengan cukup hati-hati mengingat lingkungan global yang masih tidak pasti.

“Waktu saya bahas dengan DPR, saya anggap lingkungan globalnya sangat tidak pasti,” kata Menkeu. Ditambahkannya, tahun-tahun terakhir adalah tahun-tahun penuh perjuangan. Salah satu contohnya adalah penurunan harga komoditas yang memukul penerimaan negara atau perdagangan global yang lemah.

“Sejaj krisis di tahun 2014 memang menjadi tahun yang penuh perjuangan bagi Indonesia. Pada tahun 2015 dan 2016, upaya untuk recovery terus dilakukan. Di tahun-tahun ini, Indonesia mulai berupaya untuk bangkit kembali. Di tiga tahun kemarin kita alami shock yang cukup besar, ini menimbulkan pertanyaan kredibilitas APBN,” terang Menkeu. Alasan-alasan itulah, menurut Menkeu, yang membuat penyusunan APBN 2017 dilakukan sangat hati-hati.

Pada bagian lain, Kementerian Keuangan optimis mampu menjaga fundamental ekonomi Indonesia di tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi ekonomi makro tahun 2016 yang terjaga dengan baik.

Secara year on year pada tahun 2016, konsumsi rumah tangga tercatat cukup stabil mencapai 5% (Q3), investasi tumbuh positif mencapai 4,1% (Q3), dan inflasi terjaga  pada angka 3,02%. “Secara makro ini yang kita lakukan, untuk menjaga keseimbangan”, jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara.

Ditambahkan Suahasil, ada tiga sektor yang perlu diperbaiki dan perlu dibangun sinergi yang baik. Ketiga sektor itu adalah sektor fiskal, sektor moneter, dan sektor riil. Selain sektor fiskal dan moneter, sektor riil juga perlu diperbaiki untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional. “Fiskalnya kita perbaiki, moneternya diperbaiki, tapi kalau sektor riilnya tidak diperbaiki, maka ini yang akan menjadi apa yang disebut bottleneck”, jelasnya.(AR/*)