Pemerintah Diharapkan Bisa Tegas Kepada Penyebar Hoaks Vaksin

Kampanye Anti Berita Hoax. (foto: viva.co.id)

INFONAWACITA.COM – Sekretaris Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Soedjatmiko meminta, para oknum penyebar hoaks tentang bahaya vaksin difteri bisa ditindak dengan tegas. Bahkan, kata Jatmiko, mereka yang menyebarkan hoaks sebenarnya bisa dikenakan pidana. Alasannya karena menyangkut nyawa manusia.

Jatmiko juga menjelaskan, ia tidak memungkiri jika ada oknum dokter yang justru menjadi penyebar hoaks tersebut. Tapi ia mengimbau masyarakat agar tidak percaya. Terutama dengan sebaran hoaks yang menyebut imunisasi difteri berbahaya bagi anak.

Masih kata Jatmiko, oknum tersebut hanya melampirkan klipingan dan temuan dari satu penelitian. Sementara nyatanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian itu juga, lanjut Jatmiko, sudah dipatahkan oleh 26 penelitian lainnya. Dimana menyebutkan bahwa tidak ada hubungannya antara vaksinasi difteri dengan autisme pada anak.

“Sebagian besar yang menyebarkan bukan praktisi imunisasi. Jangan tanya pada hoaks. Tanya pada 220 ribu bidan di Indonesia yang melakukan imunisasi. Tanya, ada nggak masalah pada imunisasi?” tegasnya dalam diskusi di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informasi pada Jumat (12/1).

Ia juga menyayangkan, para oknum tenaga kesehatan yang seharusnya tahu lebih jauh tentang kesehatan. Tapi justru malah menjadi agen penyebar hoaks.

Menurutnya, IDI dan Kementerian Kesehatan seharusnya juga bisa tegas terhadap oknum-oknum ini. Bahkan, masih menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi juga bisa menjerat oknum-oknum seperti ini dengan tim cyber mereka.

Apalagi, jelas Jatmiko, oknum seperti ini bukan saja bisa membunuh satu anak saja. Tapi juga dapat menyebabkan penyelesaian masalah penyeberan virus di Indonesia menjadi tidak akan selesai. Sebabnya, seperti diketahui, untuk virus difteri saja penularannya sangatlah mudah. Hanya lewat air liur, penderita bisa terus menyebarkan virus tersebut ke masyarakat lainnya. Sehingga jika program imunisasi tidak menyeluruh, fenomena penyakit tersebut masih akan terus terjadi.

“Karena jika tidak ORI (outbreak response immunization) walaupun sudah kerja keras, jika ada yang nolak dan ada yang pengaruhi, saya khawatir konfliknya tidak akan bisa berhenti. Jadi, ini momentum kita harus bekerja bersama,” tegas Jatmiko.

Perkuat Literasi

Di sisi lain, Deputi II KSP Yanuar Nugroho tidak setuju dengan ide tersebut. Yanuar setuju jika tim advokasi Kementerian Kesehatan harus bergerak melawan hoaks ini. Tapi cara yang digunakan, kata Yanuar, akan lebih baik di sektor me-literasi masyarakat akan pentingnya imunisasi difteri. Sehingga masyarakat akan dapat terbentengi dengan berbagai macam isu bohong seputar kesehatan. (DS/zh)