Pemerintah Ancam Perusahaan Tambang Tanpa Smelter

Ilustrasi (Foto: dokumen)

INFONAWACITA.COM – Perusahaan tambang yang menunda-nunda pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral (smelter) harus siap-siap dicabut izin ekspor konsentratnya oleh pemerintah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan hal tersebut, di Jakarta, Kamis (12/1) malam. “Kalau mau ekspor konsentrat ya harus membangun smelter, atau dalam proses membangun jangka lima tahun. Itu juga harus dengan pernyataan bermaterai. Kalau tidak, saya cabut izinnya,” tegas Jonan di Kantor Kementerian ESDM.

Pemerintah, lanjut Jonan, akan mengawasi. Bila dalam jangka waktu lima tahun ternyata smelter belum selesai, maka izin tidak akan diperpanjang. Jonan menambahkan, untuk perusahaan pertambangan yang statusnya Kontrak Karya (KK) juga harus segera mengubah statusnya menjadi Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika akan melakukan ekspor konsentrat.

“Tapi kalau sudah IUPK, tidak ada perkembangan smelter, juga belum tentu pengajuan perpanjangan kontrak diizinkan. Pengajuan IUPK dan perpanjangan adalah hal yang berbeda, jadi harus diajukan dua-duanya,” kata Jonan.

Jonan mengungkapkan, syarat bea keluar untuk ekspor konsentrat maksimum 10 persen sesuai progres fisik dan realisasi pembangunan smelter. Kebijakan ini terkait dengan telah selesainya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.(AR/ANT)