PDI Perjuangan: Nilai Demokrasi Indonesia Diuji di Pilkada 2018

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang DH (kanan) dan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira (kiri) memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Selasa (21/2). Rakornas yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan dihadiri seluruh jajaran DPD PDI Perjuangan seluruh Indonesia tersebut membahas berbagai hal termasuk pelaksanaan Pilkada serentak 2017 khususnya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan memasuki putaran kedua. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/17.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang DH (kanan) dan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira (kiri) memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Selasa (21/2). Rakornas yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan dihadiri seluruh jajaran DPD PDI Perjuangan seluruh Indonesia tersebut membahas berbagai hal termasuk pelaksanaan Pilkada serentak 2017 khususnya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan memasuki putaran kedua. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/17.

INFONAWACITA.COM – PDI Perjuangan mengingatkan jika 2018 adalah penentu dari demokrasi Indonesia. Tahun tersebut masyarakat akan diuji apakah dapat memilih pemimpin yang visioner atau pemimpin yang hanya mengandalkan perpecahan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan jika 2018 adalah tahun politik. Dimana sebagian wilayah Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak. Tahun itu juga menjadi tahun pemanasan dari Pilpres dan Pemilu 2019.

Oleh karenanya, menurut Hasto, tahun tersebut menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia, dimana apakah Indonesia mampu berdiri kokoh pada pemahaman nilai kemanusiaan yang menyatu dengan nilai ketuhanan, kebangsaan, musyawarah mufakat dan perjuangan menegakkan keadilan sosial.

Calon pemimpin kata Hasto, tentunya harus menjadikan nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan sebagai watak bersama dengan kontestasi politik.

“Meskipun terjadi persaingan, bahkan kontestasi kekuasaan untuk memenangkan Pemilu, namun watak perikemanusiaan dan perikeadilan tetap menjadi tolok ukur utama kualitas demokrasi di Indonesia,” kata Hasto seperti dikutip dari Liputan6.com pada Minggu (31/12).

Jangan Pilih Pemimpin Penyebar SARA

Maka dari itu ia berharap, dalam kontestasi Pilkada serentak mendatang masyarakat Indonesia dapat mencari pemimpin-pemimpin yang visioner dan mampu membawa perubahan untuk perikehidupan yang lebih baik.

“Mereka yang menghalalkan segala cara dan mengingkari nilai kemanusiaan dengan menyebarkan permusuhan, kebencian dan perpecahan, hendaknya tidak dipilih,” kata Hasto.

Menurut Hasto, sudah menjadi komitmen rakyat Indonesia untuk melalui tahun politik dengan damai dan aman.

“Jangan pernah gunakan kekuasaan untuk menang dengan segala cara. Indonesia adalah bangsa yang bermartabat dan berkeadaban Pancasila,” kata Hasto. (*/DS/yi)