Pastikan Tidak Nyapres Lagi, Kalla Beri Saran Wakil yang Cocok untuk Jokowi

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (foto: kabar.news)

INFONAWACITA.COM – Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah memastikan dirinya tidak akan kembali mencalonkan sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2019. Selama 3 tahun mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pemerintahan, Kalla pun memberikan saran kepada Jokowi tentang wakil yang cocok untuk menemaninya di Pilpres 2019 nanti.

Dalam tanya jawab dengan kader NasDem di Rakernas Partai NasDem di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/11), Kalla berpendapat calon pendamping Jokowi nanti haruslah figur yang berbeda dengan karakter dan latar belakang Jokowi. Hal itu untuk merangkul pemilih potensial lebih luas.

“Kalau presidennya nasionalis, wakilnya harus religius, kalau presidennya politisi biasanya wakilnya harus teknokrat. Yang penting cakupan pemilihnya luas,” pesan Kalla seperti dikutip dari merdeka.com pada Jumat (17/11).

Kata Kalla, jikapun wakil tersebut sama-sama politisi, maka asal pilihannya mesti sempit. “Orang cenderung memilih sesuai dengan kesamaannya. Karena di Indonesia penduduk Jawa 60 persen. Secara logika presiden calon dari Jawa lebih mudah,” kata Kalla.

Seperti diketahui Presiden Jokowi merupakan salah satu calon terkuat untuk Pilpres 2019. Beberapa lembaga survei menunjukkan jika elektabilitas Jokowi di atas 50 persen. Beberapa pembangunan infrastruktur dan program-program strategis nasional lain dianggap cukup mampu mendongkrak elektabilitas Presiden Jokowi selama 3 tahun terakhir. Beberapa partai seperti Hanura dan Nasdem pun sudah menyatakan dukungan resmi politiknya untuk Presiden Jokowi di 2019. Namun, Presiden Jokowi pun belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pencalonannya kembali di 2019.

Dalam Rakernas salah satu tim relawannya, Projo, Jokowi menyatakan jika hingga akhir jabatannya di 2019 dirinya hanya ingin sibuk menyelesaikan janji-janji politiknya. Hal ini pun diinstruksikannya untuk menteri-menterinya, agar tidak terlibat dalam huru-hara Pilpres sebelum masa jabatan berakhir. (*/DS/yi)