Paket Kebijakan Ekonomi XV Akan Atur Tentang Logistik

Menko Perekonomian Darmin Nasution

INFONAWACITA.COM – Pembenahan logistik dinilai sangat penting karena erat kaitannya dengan konektivitas dan efisiensi tarif, agar tidak lagi menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Untuk itulah pemerintah segera menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi XV, yang salah satunya akan mengatur soal logistik.

Menko Perekonomian Darmin Nasution seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (4/1) mengungkapkan, dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke XV tersebut di dalamnya akan mengatur upaya menurunkan dwelling time menjadi hanya dua hari. Darmin menjelaskan, pemerintah menyiapkan Paket Kebijakan Ekonomi ke XV ini bersama-sama dengan Indonesia National Single Window (INSW). National single window merupakan bagian dari persoalan logistik, salah satunya mengenai dwelling time.

“Kita akan bekerja sama untuk segera menurunkan lagi dwelling time yang sekarang ini kira-kira 2,9 hari ke arah yang diharapkan Presiden yaitu dua hari. Dwelling time itu bagian administrasi dan prosedurnya ada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, sementara bagian infrastrukturnya di bawah koordinasi Kemenko Kemaritman,” jelas Darmin.

Menurut Darmin, harus ada kelembagaan yang lebih kuat agar keputusan bisa cepat diambil. Proses tersebut saat ini sedang dilakukan pemerintah dan diharapkan bersama peluncuran paket deregulasi akan mampu memperbaiki tata niaga. Pembenahan logistik ini dinilai Darmin sangat penting karena erat kaitannya dengan konektivitas dan efisiensi tarif agar tidak lagi menyebabkan ekonomi biaya tinggi. “Logistik kita ketinggalan, sebagian karena infrastruktur tidak baik dan karena kita negara kepulauan, itu kumpulkan saja masalahnya,” katanya.

Perekonomian Indonesia saat ini, lanjutnya, masih terkendala masalah logistik yang harus terus diperbaiki. Melalui paket kebijakan itu akan dibenahi persoalan terkait pelayanan portal INSW, serta problem waktu tunggu barang keluar dari pelabuhan atau dwelling time.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menurunkan Paket Kebijakan Ekonomi dari jilid I hingga jilid XIV, sebagai upaya deregulasi maupun debirokratisasi yang bertujuan untuk memperbaiki iklim invetasi dan daya saing. Paket Kebijakan Ekonomi ini telah diluncurkan sejak September 2015. Sebanyak 99 persen dari peraturan turunan dari Paket Kebijakan Ekonomi tersebut sudah diterbitkan oleh pemerintah, sehingga dampak dari penerbitan paket diharapkan mulai terlihat pada 2017. (AR/ANT)