Nawacita Pemerintahan Jokowi – JK Jadi Sebab Warga Desa Bisa Akses Pengobatan Gratis

Kartu Desa Sehat Desa Girimukti lindungi warga yang tak miliki layanan jaminan formal. (Foto: inovasidesa.kemendesa.go.id)
Kartu Desa Sehat Desa Girimukti lindungi warga yang tak miliki layanan jaminan formal. (Foto: inovasidesa.kemendesa.go.id)

INFONAWACITA.COM – Berkat Kartu Desa Sehat, warga Desa Girimukti yang tidak memiliki layanan jaminan formal (BPJS/Jamkesmas/Jamkesda) tetap bisa mengakses fasilitas pengobatan secara gratis. Baik di Posyandu, Polindes, Bidan Desa, maupun Puskesmas.

Sejak 2017, Pemerintah Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat telah meluncurkan Program Kartu Desa Sehat. Ini merupakan solusi bagi warga desa yang tidak memiliki jaminan kesehatan formal.

Pemerintah Desa Girimukti sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 juta pertahun untuk belanja jaminan kesehatan bagi 150 warganya. Kecamatan Ciemas sendiri memiliki dua Puskesmas untuk melayani kesehatan masyarakat.

Tantangan

Meski demikian, program Kartu Desa Sehat itu bukan tanpa tantangan. Keterlambatan pencairan Dana Desa (DD) mengakibatkan Pemerintah Desa Girimukti sulit memaksimalkan layanan Program Kartu Desa Sehat secara prima.

Pembayaran klaim dari lembaga mitra acapkali mundur tanpa kepastian waktu. Pengalokasian anggaran untuk membiayai Program Kartu Desa Sehat sendiri terhambat dengan kekakuan librari pos belanja dalam Siskeudes.

Lalu kemudian, bagaimana inovasi Program Kartu Desa Sehat bisa lahir di Desa Girimukti?

Berawal pada Musyawarah Desa yang membahas Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun 2016. Pemerintah Desa Girimukti mengajukan gagasan program kesehatan gratis untuk warga desa melalui kartu desa sehat.

Tentu saja gagasan itu disambut baik oleh semua elemen masyarakat yang hadir. Anggaran yang dialokasikan akhirnya disepakati sebesar Rp50 juta yang bersumber dari Dana Desa.

Selain itu, agar tidak tumpang tindih sekaligus memeratakan keadilan, penerima Program Kartu Desa Sehat dibatasi pada empat kategori. Pertama, warga yang memiliki tanggungan banyak. Kedua warga yang memiliki penyakit tetap. Ketiga para ibu hamil dan keempat warga yang benar-benar tidak memilki jaminan sosial.

Selanjutnya, Pemerintah Desa Girimukti melakukan perjanjian kerjasama dengan Puskesmas dan Bidan Desa. Untuk menyepakati standar operasional prosedur pengobatan gratis warga.

Setelah itu, Kepala Urusan Kesejahteraan (Kesra) melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima Program Kartu Desa Sehat yang sesuai dengan kategori yang sudah ditetapkan.

Hasilnya, warga dapat langsung berobat ke bidan desa. Kemudian bidan desa dapat meminta pembayaran kepada desa setiap bulan. Untuk pengobatan di puskesmas, warga harus membuat surat pengantar dari desa. Sementara untuk pengobatan ke RSUD, Program Kartu Desa Sehat hanya dapat membayar klaim biaya transportasi (ambulan) dan perawatan pertama.

Kini, berkat inovasi Kartu Desa Sehat ini, pada 2017 sudah ada 150 warga desa yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis.

Bukan itu saja, pada 2018, sejumlah desa di Kecamatan Ciemas, seperti Desa Mandrajaya, Mekarsakti, Ciemas, dan Cibenda juga mereplikasi Program Kartu Desa Sehat di desanya masing-masing.

Manfaat Lain

Seperti Infonawacita.com lansir dari inovasidesa.kemendesa.go.id pada Sabtu (16/6/2018), pembelajaran yang bisa dipetik dari inovasi Kartu Desa Sehat itu adalah pemerintah desa dapat melakukan sensus kependudukan secara berkala. Sekaligus untuk memastikan kondisi ekonomi dan sosial warganya.

Dengan sensus yang baik, tentu saja akan mendorong Program Kartu Desa Sehat sangat tepat sasaran. Untuk itu, wajar juga rasanya jika pemerintah desa harus mulai menerapkan sistem pembayaran non-tunai. Agar kelambatan pembayaran klaim tidak terjadi di masa mendatang. Model pembayaran nontunai juga akan menunjukkan mutu pengelolaan administrasi Program Kartu Desa Sehat semakin akuntabel.

Selain itu semua, pemerintah Desa Girimukti juga tengah bekerja keras untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan RSUD terdekat. Agar kartu desa sehat juga dapat digunakan di RSUD.

Bukan itu saja, pemerintah Desa juga perlu berkoodinasi dengan pemangku kepentingan. Agar warga penerima Kartu Desa Sehat dapat mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan bersubsidi dari pemerintah.