Moeldoko Beberkan Pencapaian Reforma Agraria Jokowi-JK di Hadapan PBB, Bukti Indonesia Punya Posisi di Level Internasional

Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko dalam forum pertnahan global (foto: Humas KSP)

INFONAWACITA.COM – Di depan organisasi pertanahan dunia dan lembaga-lembaga PBB, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memamerkan reformasi agraria yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Hal tersebut disampaikan Moeldoko di hadapan peserta Global Land Forum (GLF) atau Forum Pertanahan Global di Bandung, Senin (24/9/2018).

GLF adalah pertemuan tiga tahunan tentang pertanahan terbesar di dunia. Forum ini dihadiri oleh sekitar 700 organisasi pembangunan internasional, badan-badan PBB, lembaga pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga organisasi rakyat yang bekerja langsung di tingkat akar rumput.

Penyelenggara GLF adalah International Land Coalition (ILC), suatu organisasi koalisi global tentang pertanahan dari berbagai belahan dunia dengan perspektif beragam dan bekerja di tingkat nasional, regional dan global. Presiden Jokowi telah menerima delegasi GLF di Istana Merdeka sebagai soft opening GLF pada 20 September 2018 lalu.

Moeldoko dalam kesempatan tersebut menceritakan bagaimana wujud komitmen Presiden Jokowi dalam mendorong terciptanya keadilan ekonomi melalui reforma agraria.

“Di masa lalu, sertifikasi lahan per tahun umumnya hanya sekitar 500 ribu sertifikat. Tapi di era pemerintahan saat ini, pada tahun 2017 saja sudah berhasil diserahkan 5 juta sertifikat dan ditargetkan pada 2018 sebanyak 7 juta sertifikat. Lalu pada 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat,” paparnya seperti dikutip dair keterangan Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Reforma agraria di Indonesia sendiri, menurut Moeldoko, terus dilakukan dalam kerangka kebijakan ekonomi berkeadilan berbasis pemerataan. Oleh karena itu, ia berharap terjadinya proses saling belajar. Serta berbagi pengalaman praktik dari berbagai negara di dunia melalui forum GLF ini. Juga titik temu pandangan antara pemerintah dan masyarakat sipil.

“Pemerintah menyadari bahwa masih banyak tantangan dalam menata pertanahan nasional secara cepat dan juga tepat. Beberapa hal masih harus dipercepat, misalnya redistribusi tanah kepada masyarakat miskin agar dapat memiliki tanah untuk dikelola sehingga lahan menjadi produktif,” ujar Moeldoko. (DS/zh)